Balikpapan, Borneoupdate.com – Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali, menjamin komitmen pemerintah kota untuk memastikan layanan kesehatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah tetap berjalan optimal. Ia memastikan program BPJS gratis yang menjadi salah satu janji politik kepala daerah tidak akan terganggu. Meski terjadi pemangkasan anggaran transfer ke daerah pada 2026 mendatang.
“Artinya, janji politik walikota untuk BPJS gratis tetap diaktualisasikan. Tidak ada pemotongan sedikit pun di sektor ini. Karena kesehatan menjadi konsen utama pemerintah. Ini yang akan kami kawal terus,” ujarnya, Jumat (24/10).
Gasali menjelaskan, pemangkasan anggaran transfer pusat ke daerah memang menjadi tantangan bagi banyak pemerintah daerah, termasuk Balikpapan. Namun, ia memastikan DPRD bersama Pemerintah Kota telah menyiapkan langkah antisipasi. Agar program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat kecil tidak terganggu.
“Kami sudah membahas mekanisme efisiensi di sejumlah sektor non prioritas. Memang dampaknya pada kemampuan anggaran daerah. Maka kita perlu dhitung ulang. Intinya, pelayanan dasar seperti kesehatan tetap aman,” jelasnya.
Menurut Gasali, DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan melakukan penyesuaian strategi penganggaran agar seluruh program sosial tetap berjalan tanpa kendala. Ia menyebutkan, efisiensi hanya akan dilakukan pada kegiatan yang bersifat seremonial atau administratif. Bukan pada layanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Kami akan memastikan program BPJS gratis bukan hanya sekadar janji politik. Tapi bagian dari upaya menegakkan keadilan sosial. Program ini telah membantu ribuan warga kurang mampu mendapatkan akses kesehatan tanpa beban biaya,” tuturnya lagi.
Gasali juga mengapresiasi konsistensi pemerintah setempat dalam menjaga komitmen terhadap masyarakat kecil terutama di bidang kesehatan. Ia berharap adanya pemangkasan dana transfer daerah ini bisa disikapi dengan bijak. Agar penggunaan anggaran yang tersedia bisa berjalan efektif dan berjalan sesuai target.
“Kami tidak ingin mengorbankan hal yang sudah terbukti membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Setiap rupiah dari APBD harus memberi manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat. Itu prinsip yang kami pegang di DPRD,” ucapnya.
Gasali menambahkan DPRD Balikpapan ingin memastikan kebijakan efisiensi anggaran tidak mengorbankan kepentingan publik. Khususnya di sektor kesehatan yang menjadi kebutuhan paling mendasar masyarakat. (SAN)
Discussion about this post