Balikpapan, Borneoupdate.com – Rancangan Perda Pengarusutamaan Gender (PUG) menjadi langkah nyata DPRD dan Pemkot Balikpapan dalam mewujudkan kebijakan pembangunan yang inklusif, setara dan bebas diskriminasi. Di mana payung hukum ini menjadi instrumen hukum untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan di kota ini berpihak pada semua kelompok masyarakat.
Ketua DPRD Balikpapan, Alwi al Qadri mengatakan pihaknya secara kelembagaan medukung Raperda PUG sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan pembangunan yang adil dan inklusif. Raperda ini merupakan tindak lanjut dari penjelasan awal yang disampaikan pada 26 Mei 2025 lalu, yang menekankan pentingnya kesetaraan dalam seluruh aspek kebijakan publik.
“Raperda PUG hadir tanpa memandang jenis kelamin, status sosial maupun latar belakang. Kita ingin memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan di Kota Balikpapan berpihak pada semua kelompok masyarakat,” ujarnya usai rapat paripurna, Senin (27/10).
Isu kesetaraan gender, lanjut Alwi, bukan sekadar tentang keterlibatan perempuan dalam pembangunan. Tetapi juga tentang pemberian akses yang sama terhadap peluang, sumber day dan pengambilan keputusan. Raperda ini akan menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk menerapkan prinsip keadilan sosial dalam setiap program.
“Gender bukan hanya soal perempuan. Ini soal keseimbangan peran antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan. Kita ingin semua pihak punya kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari pembangunan kota,” jelasnya.
Menurut Alwi Raperda Pengarusutamaan Gender ini akan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, organisasi masyarakat dan lembaga pendidikan. Khususnya dalam mendorong budaya kesetaraan di berbagai bidang. Mulai dari pendidikan, ekonomi hingga politik.
“Kami akan pastikan regulasi ini tidak berhenti di atas kertas. Implementasi di lapangan menjadi kunci agar semangat kesetaraan benar-benar terasa. Kita akan praktekkan di berbagai sektor. Seperti pendidikan, politik dan lainnya,” tuturnya.
Selain itu, Alwi menilai, pengarusutamaan gender berperan penting dalam meningkatkan efektivitas kebijakan publik. Apalagi melibatkan perspektif gender dalam setiap tahap pembangunan. Otomatis pemerintah dapat menghasilkan keputusan yang lebih adil dan berdampak luas bagi seluruh warga.
“Ketika kebijakan dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan semua kelompok, hasilnya akan lebih tepat sasaran dan efisien. Kan kesetaraan gender jadi bagian dari fondasi pembangunan agar kemajuan bisa dirasakan secara merata,” tambahnya. (SAN)
Discussion about this post