Balikpapan, Borneoupdate.com – Anggota DPRD Kota Balikpapan, Siska Anggreni, menyoroti lemahnya sistem pendataan kasus stunting di Kota Balikpapan. Ia menyebut data lama yang belum diperbarui akan menghambat pemerintah dalam menyalurkan program intervensi gizi secara tepat sasaran.
“Data itu kan sudah bertahun-tahun tidak diperbarui. Harusnya sudah ada pembaruan sejak lama. Jadi sebaiknya kita mulai dari situ, supaya tahu kondisi riil di lapangan,” ujarnya kepada wartawan, Senin (20/10).
Menurut Siska, pemerintah harus segera memperbarui data masyarakat, terutama terkait status kependudukan warga yang sudah pindah atau meninggal dunia. Karena data yang tidak valid bisa membuat Pemkot kesulitan mengetahui jumlah pasti anak yang mengalami stunting di setiap wilayah.
“Kalau datanya saja tidak akurat, bagaimana kita mau menentukan lokasi prioritas dan jenis bantuan yang dibutuhkan. Kondisi ini tentu membuat kami prihatin. Kan soal stunting ini mendapatkan atensi dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Siska menjelaskan, pembaruan data bukan sekadar administrasi, melainkan langkah mendasar untuk memastikan program berjalan sesuai kebutuhan lapangan. Ia menilai, ketepatan data menentukan keberhasilan program gizi dan kesehatan anak. Termasuk penyaluran bantuan pangan, pelayanan posyandu, serta edukasi bagi ibu hamil.
“Banyak daerah lain sudah memiliki sistem pendataan digital yang terintegrasi dengan layanan kesehatan. Balikpapan harusnya bisa mencontoh itu. Kami sudah sampaikan hasil kunjungan ke Jakarta dan Bogor waktu itu,” tuturnya lagi.
Siska mengatakan sejumlah daerah sudah berhasil menekan angka stunting dengan memanfaatkan data real-time berbasis keluarga. Agar mereka dapat langsung melakukan intervensi di rumah tangga yang membutuhkan. Karena itu, pemerintah setempat harus meninjau kembali sistem pendataan yang digunakan saat ini. Ia mendorong adanya sinergi antara dinas kesehatan, dinas kependudukan dan kelurahan agar proses verifikasi data berjalan menyeluruh dan berkelanjutan.
“Jangan hanya mengandalkan data lama dari pusat. Pemkot perlu aktif memperbarui informasi di lapangan agar program penanganan stunting benar-benar efektif. Silahkan lakukan koordinasi dan sinergi bersama OPD terkait,” lanjutnya.
Siska juga berharap, ke depan Balikpapan dapat menjadi kota percontohan dalam penanganan stunting berbasis data valid. Sehingga setiap program pemerintah tidak hanya berjalan di atas kertas tapi menghasilkan dampak nyata bagi tumbuh kembang anak. Di mana DPRD siap mengawal kebijakan publik agar fokus pada pembangunan sumber daya manusia yang sehat dan produktif. (ANE)
Discussion about this post