Balikpapan, Borneoupdate.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menegaskan komitmen untuk menjaga program seragam sekolah gratis agar tetap berjalan sesuai rencana. Meski menghadapi pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat hingga 70 persen.
Anggota DPRD Balikpapan, Iwan Wahyudi mengatakan pihaknya akan mempertahankan alokasi anggaran untuk program pendidikan. Termasuk bantuan seragam gratis bagi siswa baru. Ia menyebut program tersebut menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap dunia pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar.
“Kalau pun ada pemotongan, itu kemungkinan menyentuh infrastruktur, bukan sektor pendidikan. Program seragam sekolah gratis tetap menjadi prioritas utama. Warga semua sudah merasakan manfaat dari bantuan seragam gratis ini,” ujarnya, Rabu (22/10).
Iwan menjelaskan, DPRD bersama Pemerintah Kota akan menyusun ulang struktur anggaran dengan mengutamakan pos-pos yang mendesak dan berdampak langsung pada masyarakat. Ia menilai efisiensi anggaran tidak boleh menghambat program strategis yang sudah berjalan dan dirasakan manfaatnya oleh warga.
“Kami akan evaluasi setiap pos anggaran. Prinsipnya, jangan sampai pemangkasan dari pusat mengorbankan sektor yang bersentuhan langsung dengan rakyat. Seperti pendidikan dan kesehatan. Memang pemangkasan ini pasti berdampak,” jelasnya.
Menurut Iwan, program seragam gratis memiliki nilai strategis karena mampu mengurangi beban ekonomi orang tua murid. Apalagi bagi keluarga dengan penghasilan rendah. Bahkan di pertengahan tahun biasa terjadi inflasi karena volume transaksi pembelian seragam. Maka program ini dinilai memperkuat semangat belajar siswa dan menumbuhkan rasa kebersamaan di lingkungan sekolah.
“Banyak orang tua merasa terbantu dengan adanya bantuan seragam ini. Kan mereka perlu anggaran beli seragam sekolah. Jadi, kami ingin memastikan programnya tetap berlanjut tanpa hambatan,” tuturnya lagi.
Selain sektor pendidikan, lanjut Iwan, DPRD juga akan meninjau ulang program-program infrastruktur yang dinilai masih bisa ditunda tanpa mengganggu kebutuhan dasar masyarakat. Iwan menyebut, langkah itu menjadi bentuk penyesuaian realistis menghadapi pemangkasan anggaran transfer daerah pada 2026.
“Pembangunan fisik bisa disesuaikan waktunya, tetapi pendidikan harus terus berjalan. Kita sedang mempersiapkan generasi masa depan, dan itu tidak boleh terganggu,” tambahnya. (SAN)
Discussion about this post