Balikpapan, Borneoupdate.com – Komisi III DPRD Balikpapan meminta pemerintah kota lebih aktif memberikan pembinaan dan insentif kepada pengelola bank sampah. Hal itu sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Di mana mereka sudah membantu pengurangan volume dan mengolah kembali sampah yang bisa didaur ulang.
Anggota Komisi III, Wahyullah menilai penting peranan pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Salah satunya dengan memberikan pembinaan dan insentif bagi pengelola bank sampah yang sudah terbentuk di berbagai kelurahan.
Apalagi pemerintah, lanjutnya, memiliki kewajiban dalam mendukung bank sampah. Sebagaimana telah diatur secara jelas dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Persampahan. Namun hingga kini, banyak bank sampah unit yang belum menerima dukungan memadai. Baik dalam bentuk pembinaan maupun bantuan operasional.
“Dalam perda itu sudah jelas, pemerintah berkewajiban memberikan insentif kepada bank sampah unit yang dibentuk oleh masyarakat. Ini bukan sekadar imbauan, tapi amanat yang harus dijalankan,” ujarnya, Ahad (19/10).
Wahyullah mengatakan, kehadiran bank sampah berperan besar dalam mengurangi volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Melalui sistem daur ulang dan pemilahan, masyarakat bisa berpartisipasi langsung dalam menjaga kebersihan kota sekaligus memperoleh manfaat ekonomi.
“Bank sampah ini bukan hanya soal lingkungan, tapi juga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemerintah harus hadir memberikan motivasi dan dukungan agar mereka bisa berkembang. Kan itu nanti menaikkan minat mereka,” jelasnya.
Wahyullah menyebutkan, selama ini banyak bank sampah yang beroperasi secara swadaya dengan sumber daya terbatas. Padahal, kontribusi mereka terhadap pengurangan timbunan sampah cukup signifikan. Karena itu, pemerintah harus menyiapkan skema insentif yang terukur. Bisa berupa bantuan peralatan, pelatihan manajemen maupun dukungan akses pasar bagi hasil daur ulang.
“Kita harus apresiasi semangat masyarakat yang mau berpartisipasi. Tapi tanpa dukungan nyata dari pemerintah, banyak bank sampah akan berhenti di tengah jalan. Ini yang harus jadi perhatian kita bersama agar terus berjalan,” tuturnya.
Selain insentif, Wahyullah juga meminta Pemkot memperkuat program edukasi dan pembinaan bagi pengelola bank sampah. Pemerintah perlu melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), kecamatan dan kelurahan agar pembinaan bisa dilakukan secara berkelanjutan. (ANE)
Discussion about this post