Balikpapan, Borneoupdate.com – Komisi I DPRD Kota Balikpapan mendorong pemerintah kota untuk mempercepat transformasi pelayanan publik di tingkat kelurahan dan kecamatan. Upaya itu dinilai penting agar pelayanan kepada masyarakat bisa lebih cepat, efisien dan transparan. Hal itu sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Publik.
Anggota Komisi I DPRD Balikpapan, Muliati mengatakan peningkatan kualitas layanan tidak bisa lagi hanya mengandalkan pola manual. Pemerintah harus mulai beralih pada sistem berbasis teknologi dan inovasi digital. Agar masyarakat mendapat kemudahan dalam mengurus berbagai keperluan administrasi.
“Kami mendorong agar kelurahan dan kecamatan bisa lebih modern dan responsif. Transformasi pelayanan publik itu wajib, bukan pilihan. Tapi tentu perlu kesiapan dari sisi SDM dan sarana pendukung,” ujarnya, Senin (03/11).
Muliati menilai, di lapangan masih banyak kelurahan dan kecamatan yang kesulitan beradaptasi karena keterbatasan sumber daya manusia. Beberapa pegawai belum sepenuhnya menguasai sistem administrasi digital. Sementara beban kerja terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan layanan masyarakat.
“Fakta di lapangan, masih ada pegawai kelurahan yang belum siap menghadapi sistem digital. Ini bukan soal niat, tapi soal kemampuan dan pelatihan yang belum merata. Karenanya kami minta pemerintah fokus soal SDM ini,” ungkapnya.
Menurut Muliati, peningkatan kompetensi aparatur harus menjadi prioritas utama. Pemerintah kota perlu menggelar pelatihan rutin agar pegawai di tingkat bawah mampu mengoperasikan sistem berbasis digital dengan baik. Tanpa kesiapan SDM, upaya transformasi hanya akan berhenti pada tataran wacana.
“Kualitas pelayanan publik sangat bergantung pada kualitas orang yang menjalankannya. Jadi, peningkatan kapasitas SDM itu kunci utama sebelum bicara digitalisasi. Jangan sampai layanan terganggu karena SDM bermasalah,” tuturnya.
Muliati juga menilai perlu adanya monitoring dan evaluasi berkala untuk mengukur efektivitas program pelayanan publik di tingkat kelurahan dan kecamatan. Sehingga pemerintah bisa memastikan setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi warga.
“Kita ingin pelayanan publik di Balikpapan jadi lebih cepat, transparan, dan ramah masyarakat. Tapi semuanya harus terukur dan berkelanjutan,” pungkasnya. (ANE)
Discussion about this post