Balikpapan, Borneoupdate.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan mewaspadai potensi pemangkasan transfer keuangan daerah dari pemerintah pusat yang diperkirakan mencapai Rp 1,3 triliun. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Balikpapan hingga kini masih melakukan simulasi untuk menyesuaikan rencana keuangan tahun 2026 agar tidak mengganggu program prioritas kota.
Anggota Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Andi Arif Agung mengakui hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai pemotongan transfer keuangan dari pemerintah pusat. Namun, ia meminta seluruh perangkat daerah tetap bersiap menghadapi kemungkinan terburuk.
“Sampai sekarang belum ada surat resmi dari pusat terkait pemotongan dana transfer. Tapi informasi awal menyebutkan proyeksinya bisa mencapai Rp 1,3 triliun. Karena itu TAPD sedang melakukan simulasi dampaknya,” ujarnya, Ahad (02/11).
Andi menjelaskan, kondisi fiskal nasional yang dinamis membuat daerah harus lebih adaptif dalam menyusun anggaran. DPRD, kata dia, terus memantau perkembangan kebijakan fiskal pusat agar langkah penyesuaian bisa dilakukan lebih awal. Bahkan DPRD Balikpapan belum memasuki tahap pembahasan lanjutan mengenai Rancangan APBD 2026.
“Kami harus tetap realistis. Jika benar ada pemangkasan, tentu harus ada prioritas yang dikaji ulang. Tidak semua program bisa dijalankan sekaligus. Makanya walikota menginformasikan kondisi fiskal daerah masih dinamis,” jelasnya.
Menurut Andi proses penyusunan APBD 2026 masih berada pada tahap nota penjelasan dari kepala daerah. Fokusnya ada pada skenario dampak pemangkasan dana transfer. Karena bukan hanya berdampak pada proyek fisik. Tetapi juga berpengaruh terhadap belanja wajib seperti pendidikan, kesehatan dan layanan publik lainnya.
“Wali Kota sudah menyampaikan nota penjelasan awal yang menggambarkan kondisi fiskal pusat dan daerah. Artinya, masih ada ruang penyesuaian tergantung keputusan final dari pemerintah pusat. Ini yang sedang kita tunggu,” tuturnya.
Andi menambahkan TAPD Balikpapan terus melakukan koordinasi untuk memetakan pos anggaran yang paling memungkinkan dilakukan penyesuaian. Langkah ini dinilai penting agar keputusan akhir tidak mengganggu rencana strategis daerah yang sudah berjalan. Di sisi lain, DPRD juga akan mengawal seluruh proses pembahasan anggaran secara transparan dan hati-hati.
“Kalau terjadi pemotongan sebesar itu, tentu harus ada efisiensi di semua sektor. Kami berharap Pemkot menyiapkan skema prioritas agar pelayanan dasar tidak terganggu,” tambahnya. (SAN)
Discussion about this post