Balikpapan, Borneoupdate.com – Pembebasan lahan di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal, Kota Balikpapan, dipastikan belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat. Rencana strategis yang menjadi bagian dari upaya pengendalian banjir di wilayah Ampal Hulu dan Ampal Hilir itu baru diproyeksikan terlaksana pada 2027. Hal itu juga menyesuaikan kesiapan anggaran daerah.
Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Yusri, menyebut kebutuhan anggaran untuk pembebasan lahan di sepanjang DAS Ampal diperkirakan mencapai Rp 1,3 triliun. Nilai tersebut dinilai cukup besar sehingga memerlukan perencanaan matang serta penyesuaian terhadap kemampuan fiskal pemerintah daerah.
“Angkanya cukup signifikan, sekitar Rp 1,3 triliun. Dengan kondisi keuangan daerah saat ini, tentu pemerintah dan DPRD harus berhitung secara cermat sebelum merealisasikannya,” ujar Yusri saat ditemui di DPRD Balikpapan, Senin (23/02).
Menurutnya, pembebasan lahan merupakan tahapan krusial dalam rencana normalisasi dan penataan ulang kawasan DAS Ampal. Selama ini, penyempitan badan sungai akibat bangunan dan pemanfaatan lahan di bantaran menjadi salah satu faktor yang memperparah banjir, terutama saat curah hujan tinggi mengguyur kawasan Ampal Hulu dan Ampal Hilir.
Ia menjelaskan, upaya pengendalian banjir tidak cukup hanya dengan pembangunan drainase atau peningkatan kapasitas saluran air. Pemerintah perlu melakukan penataan menyeluruh, termasuk mengembalikan fungsi sungai sesuai dengan lebar idealnya. Langkah itu menuntut pembebasan lahan di sejumlah titik yang saat ini telah berdiri bangunan.
Yusri menegaskan, DPRD mendukung penuh langkah strategis tersebut karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas. Namun, realisasi program tetap harus mempertimbangkan prioritas pembangunan lain dan ketersediaan anggaran tahunan.
“Kita tidak bisa memaksakan di satu tahun anggaran. Harus ada skema bertahap dan perencanaan multiyears agar tidak mengganggu program prioritas lainnya,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah bersama DPRD akan mengkaji kemungkinan pembiayaan melalui berbagai opsi, termasuk penganggaran bertahap atau dukungan dari pemerintah pusat. Dengan nilai kebutuhan yang mencapai triliunan rupiah, koordinasi lintas pihak dinilai menjadi kunci agar proyek pengendalian banjir DAS Ampal dapat berjalan sesuai target.
Yusri berharap, dengan perencanaan yang matang dan dukungan semua pihak, pembebasan lahan pada 2027 dapat menjadi titik awal penataan menyeluruh kawasan Ampal. Ia optimistis, langkah tersebut akan memberikan dampak signifikan dalam mengurangi risiko banjir yang selama ini kerap meresahkan warga di Ampal Hulu dan Ampal Hilir. (zha)
Discussion about this post