Balikpapan, Borneoupdate.com – Kritik masyarakat terkait persoalan banjir yang tak kunjung usai di Balikpapan terus bergulir. Menanggapi hal tersebut, DPRD Kota Balikpapan mencoba memberikan pemahaman seputar ketersediaan anggaran yang selama ini jarang diketahui publik.
Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, mengajak masyarakat untuk melihat persoalan ini secara objektif. Hambatan utama bukan pada kurangnya kemauan politik, melainkan pada skala anggaran yang luar biasa besar. Banjir di Balikpapan bukan sekadar masalah parit tersumbat. Sementara pembenahan infrastruktur pengendali banjir memerlukan biaya yang mencapai angka triliunan rupiah.
“Kadang masyarakat bertanya kenapa banjir tidak bisa langsung selesai. Ya karena angkanya Rp 2 triliun itu bukan angka kecil. Pemerintah perlu berhitung sebelum realisasi. Agar sektor lain tetap kebagian,” ujarnya, Ahad (01/03).
Alwi memahami keresahan warga setiap kali hujan deras mengguyur. Namun, ia menekankan kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota memiliki batas yang nyata. Apalagi tahun ini, kota minyak mengalami pengurangan dana transfer ke daerah. Otomatis pemerintah dan DPRD melakukan efisiensi anggaran.
Di sisi lain, menangani proyek banjir sekaligus berarti harus menghentikan layanan publik lainnya, seperti pendidikan dan kesehatan. Hal ini tentu tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah setempat. Mengingat APBD Balikpapan harus dibagi ke banyak sektor prioritas lainnya.
“Makanya skema pengerjaan dilakukan secara mencicil atau bertahap sesuai ketersediaan dana yang ada. Tidak mungkin langsung habis dari APBD kita. Uangnya tidak akan cukup kalau dipaksakan selesai dalam satu tahun anggaran,” jelasnya.
Solusi tercepat, lanjut Alwi, sebenarnya ada pada dukungan dana dari luar daerah. Ia menyebutkan, Balikpapan sangat bergantung pada intervensi pemerintah pusat maupun bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Balikpapan seharusnya mendapatkan atensi lebih. Pembangunan drainase primer dan normalisasi sungai skala besar memerlukan kucuran dana APBN agar beban daerah berkurang.
“Tentu harus ada bantuan dari pusat maupun provinsi. Kami di legislatif terus berupaya menjemput bola agar anggaran itu turun ke Balikpapan. Tentunya kami melibatkan wakil rakyat yang sedang menjabat di tingkat provinsi dan pusat,” tuturnya lagi.
Melalui penjelasan ini, DPRD berharap masyarakat lebih memahami proses panjang yang sedang berjalan. Penanganan banjir tetap menjadi prioritas nomor satu, namun eksekusinya tetap harus mengikuti aturan main keuangan negara.
Alwi berkomitmen untuk tetap transparan mengenai setiap rupiah yang dialokasikan untuk penanganan air. Ia memastikan setiap titik banjir akan ditangani, meski harus dilakukan secara perlahan namun pasti.
“Kami ingin Balikpapan bebas banjir, tapi kami juga harus jujur soal kemampuan anggaran. Dukungan dan doa masyarakat sangat kami perlukan agar lobi ke pusat membuahkan hasil,” pungkasnya. (man)
Discussion about this post