Balikpapan, Borneoupdate.com – Rencana pembukaan akses jalan baru di kawasan Balikpapan Barat kini masuk dalam pembahasan legislatif. Proyek yang menghubungkan area belakang SMA Negeri 8 hingga tembus ke kawasan Bedali ini mulai dikaji secara mendalam.
Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, menyatakan dukungannya terhadap konektivitas wilayah. Namun, ia memberikan catatan khusus terkait besaran anggaran yang diusulkan oleh pihak eksekutif. Berdasarkan laporan awal, estimasi anggaran untuk proyek pembangunan jalan tersebut menyentuh angka Rp 10 miliar.
Baginya angka ini bukan sekadar nominal, melainkan tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Setiap detail perencanaan harus dipastikan efisien dan memberikan dampak nyata bagi mobilitas warga sekitar.
“Nanti kita pelajari dulu usulannya, termasuk soal anggarannya. Kita harus lihat apakah angka Rp 10 miliar itu sudah sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Kita akan cek ke lapangan dan hitung kebutuhan riil-nya,” ujarnya, Ahad (01/03).
Alwi menekankan pentingnya perhitungan teknis yang matang sebelum palu anggaran diketuk. Ia tidak ingin pembangunan jalan tersebut justru terkendala di tengah jalan karena perencanaan yang kurang presisi. Mengingat efektivitas anggaran menjadi indikator kinerja wakil rakyat. Jangan sampai dana besar dikucurkan, namun kualitas jalan tidak bertahan lama atau justru tidak mampu mengurai beban kemacetan secara maksimal.
“Jangan sampai anggaran terlalu besar sehingga mubazir, tapi juga jangan terlalu kecil sehingga tidak efektif. Harus ada keseimbangan agar tepat sasaran. Kan warga juga turut mengawasi kami di lapangan,” jelasnya.
Menurut Alwi, kawasan Balikpapan Barat memang memerlukan alternatif jalan baru, terutama di sekitar zona pendidikan seperti SMA Negeri 8. Jalur tembus ke Bedali diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang bagi kepadatan kendaraan yang sering terjadi pada jam sekolah.
Ia memastikan DPRD akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk meninjau langsung kondisi geografis di lokasi proyek. Hal ini dilakukan guna memastikan estimasi Rp 10 miliar tersebut memang mencakup kebutuhan pengerasan jalan yang mumpuni.
“Prinsipnya kita mendukung pembangunan yang manfaatnya langsung dirasakan warga. Tapi pengawasan tetap harus ketat agar setiap rupiah APBD benar-benar jadi manfaat,” tambahnya. (man)
Discussion about this post