Balikpapan, Borneoupdate.com – DPRD Kota Balikpapan berkomitmen mencari Solusi persoalan jam operasional truk bermuatan besar. Mengingat akar masalahnya berada pada keterbatasan infrastruktur jalan yang memaksa kendaraan berat berbagi ruang dengan kendaraan kecil.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Balikpapan, Andi Arif Agung, menyebut kota ini butuh solusi jangka panjang. Salah satunya adalah penambahan akses jalan alternatif untuk distribusi logistik. DPRD Balikpapan tidak tinggal diam melihat kondisi ini. Melalui Komisi III, legislatif telah menjalin koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur.
Fokus utamanya adalah mendorong percepatan perbaikan dan penambahan jalur baru. Di mana Pemprov Kaltim menjadi mitra strategis dalam pembahasan ini. Harapannya, beban jalan di tengah kota bisa segera terurai dengan adanya akses distribusi yang lebih memadai dan aman.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Pemprov Kaltim, khususnya Bappeda Litbang. Fokusnya mendorong perbaikan dan penambahan akses jalan alternatif untuk distribusi,” ujarnya, Sabtu (07/03).
Selain kawasan Muara Rapak yang sudah masuk kategori rawan, DPRD kini memberikan atensi khusus pada titik lain. Turunan Mazda di Jalan MT Haryono menjadi sorotan utama karena dinilai sangat berisiko.
Secara teknis, menurut Andi Agung, aspek keselamatan di turunan tersebut dianggap belum ideal. Karakteristik jalannya memiliki kemiripan dengan Muara Rapak, yang sewaktu-waktu bisa mengancam keselamatan pengguna jalan jika tidak segera dibenahi.
“Turunan Mazda di Jalan MT Haryono kami nilai dari aspek keselamatan belum ideal. Kondisinya hampir mirip dengan apa yang terjadi di turunan Rapak,” jelasnya.
Selama infrastruktur pendukung belum tersedia, Andi Arif menilai pemerintah kota harus tetap bersiaga. Kebijakan mengenai jam edar angkutan muatan besar tidak boleh kaku, melainkan harus bersifat adaptif mengikuti dinamika di lapangan.
Artinya, aturan jam operasional tetap ditegakkan demi keselamatan, namun di sisi lain tidak boleh memutus rantai distribusi logistik. Keseimbangan ini sangat krusial mengingat Balikpapan adalah gerbang utama logistik di Kalimantan Timur.
“Adanya jalur alternatif sudah jadi kebutuhan mendesak. Tanpa adanya jalur khusus distribusi, potensi kecelakaan akibat rem blong atau kendaraan ODOL akan terus menghantui warga Balikpapan,” tuturnya lagi.
DPRD, tambah Andi Agung, berkomitmen untuk terus mengawal usulan ini ke tingkat provinsi. Tujuannya jelas: meningkatkan standar keselamatan publik tanpa menghambat denyut nadi perekonomian kota.
Langkah ini diharapkan menjadi titik balik dalam pengelolaan transportasi di Balikpapan. Kota ini membutuhkan jalan yang bukan hanya lebar, tapi juga aman bagi seluruh lapisan warganya. (man)
Discussion about this post