Balikpapan, Borneoupdate.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan kini menyoroti kebijakan pemerintah pusat yang memangkas jatah gas melon. Padahal LPG subsidi tersebut menjadi sandaran warga di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.
Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Jafar Sidik, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kondisi distribusi energi di kota minyak. Ia menilai penurunan kuota ini bisa memberatkan sektor usaha kecil. Khususnya mereka yang bergerak di bidang kuliner yang kesulitan mendapatkan LPG melon di pasaran.
“Pemerintah kota sebenarnya sudah bergerak cepat. Mereka telah mengusulkan penambahan kuota kepada pemerintah pusat jauh-jauh hari. Tapi ya belum ada tanggapan dan kepastian sampai sekarang,” ujarnya, Selasa (10/03).
Data dari pemerintah, lanjut Jafar, kuota elpiji untuk Balikpapan pada tahun 2025 tercatat sekitar 19.000 metrik ton. Angka ini jauh di bawah usulan Pemerintah Kota Balikpapan yang mengajukan penambahan hingga 25.000 metrik ton untuk menjamin ketersediaan stok di tingkat pangkalan.
Namun permintaan tambahan tersebut belum membuahkan hasil positif. Sebaliknya, pasokan di lapangan justru menunjukkan tren penurunan yang signifikan. Hal ini menyebabkan antrean panjang warga di berbagai titik distribusi hampir setiap hari.
“Yang menjadi persoalan utama, justru sekarang terjadi pengurangan kuota secara mendadak. Padahal sebelumnya kami sudah mengajukan penambahan secara resmi. Pihak warga tentu bersuara kepada kami di lapangan,” jelasnya.
Menurut Jafar kondisi ini bisa membawakan dampak domino dari pengurangan kuota ini terhadap sektor UMKM dan rumah tangga menengah ke bawah. Ia mendesak pemerintah pusat melalui instansi terkait untuk segera mengevaluasi kebijakan distribusi elpiji di Kalimantan Timur, khususnya Balikpapan.
DPRD Balikpapan berencana meminta penjelasan pihak Pertamina dan bagian ekonomi pemerintah kota dalam waktu dekat. Pertemuan tersebut bertujuan mencari solusi konkret sekaligus menanyakan alasan logis di balik pemangkasan kuota yang berdampak pada masyarakat luas.
“Kami ingin semua melihat realitas di lapangan. Warga kita juga perlu LPG melon. Kalau alasannya tak tepat sasaran ya perkuat pengawasan. Jangan asal turunkan kuota. Lalu warga protes sana sini,” tuturnya lagi.
Pihaknya, tambah Jafar, berharap pemerintah pusat tidak menutup mata terhadap realitas di lapangan. Karena stabilitas harga dan ketersediaan energi merupakan hak dasar warga yang harus terpenuhi tanpa hambatan birokrasi yang berbelit-belit. (ane)
Discussion about this post