Balikpapan, Borneoupdate.com – Komisi IV DPRD Kota Balikpapan secara tegas menolak wacana pemberlakuan kembali Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Para wakil rakyat menilai metode daring tersebut justru membawa dampak buruk bagi perkembangan mental dan akademis siswa di kota minyak.
Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Iim Rahman mengatakan ruang kelas tidak memiliki pengganti yang sepadan. Ia melihat pertemuan tatap muka sebagai fondasi utama dalam pembentukan karakter anak didik. Seperti yang sempat terjadi pada masa pandemi Covid-19 di tahun 2022.
“Kami menolak keras jika sekolah harus kembali ke sistem daring. Pembelajaran jarak jauh itu tidak efektif dan sangat membebani siswa maupun orang tua. Tidak efektif sekali untuk penyerapan pembelajaran. Karena anak kadang tidak fokus,” ujarnya, Rabu (01/04).
Iim menyoroti risiko besar di balik penggunaan gawai yang berlebihan. Menurutnya, PJJ sering kali menjadi celah bagi anak-anak untuk mengakses konten luar di luar urusan sekolah. Hal ini justru menjauhkan siswa dari fokus belajar yang sebenarnya. Bahkan anak menjadi kecanduan HP karena orang tua tidak ikut mengawasi penggunaannya.
“Anak-anak kita justru lebih banyak memegang handphone untuk hal-hal di luar pelajaran. Ini risiko nyata yang sulit kita kontrol dari jarak jauh. Ini kan sudah kita alami pas Covid-19. Dampaknya banyak anak tidak bisa belajar,” jelasnya.
Menurut Iim interaksi sosial di sekolah memiliki peran krusial. Di sana, siswa belajar disiplin, etika, dan cara bersosialisasi dengan teman sebaya. Semua hal tersebut hilang begitu saja saat mereka hanya menatap layar monitor di rumah.
Selain faktor efektivitas, hambatan teknis juga menjadi perhatian serius Komisi IV. Masalah koneksi internet dan ketersediaan perangkat masih menjadi kendala bagi banyak keluarga di Balikpapan. Dirinya tidak ingin kesenjangan kualitas pendidikan semakin lebar akibat kebijakan PJJ.
“Guru kesulitan memantau perkembangan emosional siswa lewat kamera. Kita tidak bisa membiarkan kualitas pendidikan kita menurun hanya karena kita memilih jalan pintas melalui daring. Kami ya minta PJJ dikaji ulang kalau mau diterapkan,” tuturnya.
Iim meminta pemerintah setempat melalui Dinas Pendidikan untuk tetap mempertahankan pembelajaran tatap muka. Komisi IV berkomitmen akan terus mengawal kebijakan ini. Mereka memastikan hak anak-anak Balikpapan untuk mendapatkan pendidikan berkualitas di sekolah tetap menjadi prioritas utama. (san)
Discussion about this post