Balikpapan, Borneoupdate.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menerima laporan warga terkait hilangnya sejumlah panel surya pada fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU). Aksi pencurian ini tentu merugikan daerah karena perangkat tersebut merupakan komponen utama dalam program energi terbarukan.
Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Wahyullah Bandung, mengatakan tindakan oknum tidak bertanggung jawab tersebut merugikan semua pihak. Ia menilai pencurian panel surya bukan sekadar kerugian materi, tetapi juga mengancam keselamatan warga di jalan raya. Padahal pemerintah terus mengembangkan penerangan di kawasan yang minim PJU.
“Kami sangat menyayangkan hilangnya panel surya di beberapa titik. Alat ini adalah jantung dari penerangan jalan kita yang menggunakan energi matahari. Harusnya semua warga turut menjaga keamanan alat penerangan ini,” ujarnya, Jumat (03/04).
Wahyullah menjelaskan pemerintah kota sedang fokus melakukan efisiensi anggaran melalui teknologi solar cell. Penggunaan tenaga surya terbukti ampuh memangkas tagihan listrik daerah secara signifikan setiap bulannya. Namun, aksi pencurian ini justru menghambat upaya penghematan yang sedang berjalan.
Untuk itu, lanjutnya, DPRD meminta peran aktif seluruh lapisan masyarakat dalam mengawasi aset publik tersebut. Kesadaran warga menjadi benteng pertahanan utama agar fasilitas penerangan tidak lagi menjadi sasaran penjarahan. Jika lampu jalan mati akibat panel yang hilang, maka kerawanan kriminalitas di lingkungan sekitar justru akan meningkat.
“Warga harus merasa memiliki fasilitas ini. Jika melihat aktivitas mencurigakan di tiang PJU pada jam-jam tidak wajar, segera lapor ke pihak berwajib atau ketua RT setempat. Kan itu jadi bentuk tanggung jawab lingkungan juga,” jelasnya.
Menurut Wahyullah pengawasan dari aparat saja tidak akan cukup menjangkau seluruh sudut kota. Luasnya jangkauan pemasangan PJU solar cell menuntut sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Setiap panel surya yang terpasang berasal dari uang rakyat yang tujuannya untuk kenyamanan bersama.
Karena di tengah kondisi efisiensi anggaran saat ini, pengadaan kembali panel yang hilang tentu akan membebani APBD. Uang yang seharusnya bisa untuk membangun infrastruktur lain terpaksa dialihkan untuk mengganti fasilitas yang rusak atau dicuri. Kondisi ini sangat merugikan kepentingan publik yang lebih luas. (man)
Discussion about this post