Balikpapan, Borneoupdate.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan kini memusatkan perhatian pada penguatan fungsi pengawasan. Langkah ini bertujuan untuk mengawal seluruh jalannya roda pemerintahan agar tetap berada di jalur yang benar. Para legislator ingin memastikan setiap rupiah anggaran rakyat memberikan manfaat yang maksimal.
Ketua DPRD Balikpapan, Alwi al Qadri, menyebutkan pentingnya pengawasan yang lebih tajam dan terukur. Ia menilai pengawasan bukan sekadar formalitas, melainkan nyawa dari keberhasilan pembangunan daerah. Pihak DPRD menginginkan setiap proyek dan program kerja pemerintah berjalan sesuai rencana awal.
“Kami fokus melakukan penguatan fungsi pengawasan mulai saat ini. Pengawasan yang kuat adalah kunci agar program pemerintah tidak melenceng dari perencanaan. Ini bagian dari tugas pokok DPRD yang perlu terus dikuatkan,” ujarnya, Rabu (08/04).
Alwi menjelaskan pengawasan yang ketat akan meminimalisir potensi kegagalan program di lapangan. Ia meminta seluruh komisi di DPRD lebih aktif turun ke lapangan untuk meninjau progres pekerjaan fisik maupun non-fisik. Langkah proaktif ini diharapkan mampu mendeteksi kendala sejak dini sebelum masalah membesar.
Pihak legislatif juga menuntut transparansi dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaporkan kinerja mereka. Yono menginginkan adanya sinkronisasi data antara laporan di atas kertas dengan realita yang ada di masyarakat. Hal ini penting untuk menjaga akuntabilitas pemerintah kota di mata publik.
“Kita harus memastikan pelaksanaan program memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Rakyat harus merasakan langsung manfaat dari setiap pembangunan yang kita setujui. Kami juga membangun komunikasi lewat reses dan dialog warga,” jelasnya.
Pihak dewan, menurut Alwi, juga akan mengevaluasi secara berkala efektivitas program-program sosial dan ekonomi. Dirinya menilai pengawasan yang baik akan mendorong aparatur pemerintah bekerja lebih disiplin dan profesional. Ia tidak ingin melihat ada program yang terbengkalai atau tidak tepat sasaran karena kurangnya kontrol dari legislatif.
“Fungsi pengawasan ini adalah mandat rakyat yang harus kami jalankan dengan serius. Kami tidak ingin ada anggaran yang terbuang sia-sia tanpa hasil yang jelas. Makanya kami minta warga dan pemerintah terlibat aktif,” tambahnya lagi. (man)
Discussion about this post