Balikpapan, Borneoupdate.com – Anggota Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Andi Arif Agung, mendorong pemerintah kota segera mengoptimalkan pendataan sektor ekonomi informal. Ia menilai validitas data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi kunci utama untuk melihat wajah pertumbuhan ekonomi Balikpapan yang sebenarnya.
Sejauh ini, ia melihat pencatatan terhadap pelaku usaha kecil masih belum maksimal dan belum mencakup seluruh potensi lapangan. Padahal, sektor informal merupakan tulang punggung ekonomi kerakyatan yang paling tahan terhadap guncangan krisis.
“Bisa jadi data UMKM kita belum maksimal. Ini yang perlu kita dalami bersama OPD terkait. Setidaknya kita harus punya gambaran yang lebih akurat,” ujarnya, Kamis (07/05).
Andi Arif mengatakan data yang akurat berfungsi sebagai peta jalan bagi pemerintah dalam menyalurkan bantuan dan program pembinaan. Tanpa pendataan yang presisi, intervensi kebijakan bagi pelaku UMKM berisiko tidak tepat sasaran. Dirinya mencatat banyak pelaku usaha baru yang muncul seiring dengan status kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun, pertumbuhan masif ini belum terpotret sepenuhnya dalam sistem administrasi pemerintah daerah.
“Kondisi ini harusnya membuat proyeksi ekonomi daerah tumbuh. Kami ingin melihat fakta pertumbuhan ekonomi secara nyata. Pemerintah harus menjemput bola untuk mendata para pelaku usaha informal kita,” jelas politisi Golkar Balikpapan ini.
Lebih lanjut, Andi Arif meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memperkuat koordinasi hingga tingkat RT. Menurutnya, akurasi data harus bermula dari level paling bawah agar tidak ada pelaku usaha yang terlewatkan. Ia yakin sistem pendataan yang terintegrasi akan memudahkan UMKM dalam mengakses perizinan dan permodalan.
Pihak DPRD, tuturnya, juga menyoroti pentingnya digitalisasi data dalam proses pemutakhiran ini. Ia mendorong penggunaan platform yang mudah diakses oleh para pedagang dan pengrajin kecil. Langkah ini ia nilai akan mempercepat transformasi ekonomi Balikpapan menuju kota modern yang inklusif.
“Kita harus punya gambaran utuh tentang potensi kota ini. Jangan hanya data sepihak dari olahan OPD. Akurasi data UMKM adalah langkah awal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata,” pungkasnya. (ibn)
Discussion about this post