Balikpapan, Borneoupdate.com – Komisi IV DPRD Kota Balikpapan menaruh perhatian serius terhadap kasus kekerasan anak dan Perempuan. Pihak dewan kini mendorong penguatan layanan pendampingan psikologis agar jangkauannya lebih luas. Langkah ini menjadi prioritas untuk memulihkan trauma korban secara tuntas.
Saat ini, kata anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Iim, beban penanganan korban kekerasan bertumpu sepenuhnya pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Instansi ini menjadi satu-satunya garda terdepan yang menyediakan tenaga psikolog profesional bagi para korban. Namun, keterbatasan jumlah fasilitas ini memicu kekhawatiran akan efektivitas layanan jangka panjang.
Untuk itu, ia menyarankan penambahan titik layanan pendampingan tersebut. Agar pemulihan psikis korban memerlukan akses yang cepat dan mudah dijangkau dari pemukiman warga. Dirinya memandang kehadiran psikolog di tingkat wilayah akan mempercepat proses rehabilitasi mental korban kekerasan.
“Program edukasi harus terus kita gencarkan. Khususnya yang menyasar sekolah-sekolah dan masyarakat luas. Soal kekerasan ini bukan hanya pada penanganan. Tapi penting sekali di tingkat edukasi. Itu jadi sarana pencegahan sejak dini,” ujarnya, Sabtu (09/05).
Selain fokus pada penanganan, Iim juga menekankan pentingnya langkah pencegahan melalui jalur pendidikan. Ia mendesak pemerintah kota untuk menggencarkan program edukasi secara masif dan berkelanjutan. Sekolah-sekolah menjadi sasaran utama untuk menanamkan pemahaman mengenai hak anak dan batasan perilaku sosial.
“Edukasi di lingkungan sekolah itu semacam sistem deteksi dini. Guru dan siswa akan memiliki kepekaan untuk mengenali tanda-tanda kekerasan sejak awal. Kami ingin siswa juga berani melaporkan tindakan yang tidak semestinya mereka alami,” jelasnya.
Menurut Iim, keterlibatan masyarakat secara aktif juga menjadi poin penting dalam skema perlindungan ini. Komisi IV berharap warga tidak lagi menganggap kekerasan domestik sebagai urusan pribadi yang tertutup. Edukasi ke tingkat RT dan kelurahan diharapkan membangun kesadaran kolektif. Agar semua bisa saling menjaga lingkungan dari ancaman kejahatan seksual maupun fisik.
“Kami ingin setiap sekolah memiliki modul edukasi yang relevan dengan perkembangan zaman. Termasuk ancaman kekerasan di dunia maya. Penguatan kapasitas SDM di UPTD PPA juga tetap menjadi agenda utama dalam rapat-rapat kerja dewan,” tambahnya. (ane)
Discussion about this post