Balikpapan, Borneoupdate.com – Komisi III DPRD Kota Balikpapan bergerak cepat merespons krisis ketersediaan lahan pemakaman. Para wakil rakyat kini mendorong Pemerintah Kota Balikpapan untuk segera menambah area Tempat Pemakaman Umum (TPU). Strategi pengadaan lahan baru di setiap kecamatan menjadi solusi demi menjamin hak pelayanan publik bagi warga.
Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Yusri, menyoroti kondisi kapasitas makam yang mulai menyentuh titik jenuh di beberapa wilayah. Salah satu perhatian utama tertuju pada kawasan Kilometer (KM) 15, Balikpapan Utara, yang selama ini menjadi tumpuan utama. Ia menilai ketergantungan pada satu titik makam besar tidak lagi efektif untuk menampung pertumbuhan penduduk yang sangat pesat.
“Pemerintah harus segera menyiapkan lahan makam baru di setiap kecamatan. Kami mendorong pencarian alternatif melalui pembelian lahan karena kebutuhan ini sifatnya mendesak. Kita lihat kondisi di KM 15 sudah sangat terbatas,” ujarnya, Senin (11/05).
Pihak legislatif, lanjut Yusri, meminta pemerintah untuk melakukan langkah konkret melalui skema pembelian lahan baru. Dirinya menginginkan setiap kecamatan memiliki area pemakaman mandiri agar akses masyarakat lebih dekat dan teratur. Langkah ini sekaligus bertujuan untuk memecah penumpukan makam yang berisiko menciptakan kemacetan serta masalah lingkungan di masa depan.
“Ketersediaan lahan makam itu bagian perencanaan kota modern. Kami minta Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) segera memetakan potensi lahan kosong. Jadi Komisi III tinggal mengkaji dukungan dari sisi anggaran,” jelasnya.
Menurut Yusri pemerintah perlu menggandeng pihak swasta atau pengembang perumahan dalam penyediaan lahan pemakaman umum. Sinergi ini dapat mempercepat pengadaan aset tanah tanpa harus membebani APBD secara berlebihan. Fokus utamanya adalah memastikan setiap warga tidak kesulitan mencari tempat peristirahatan terakhir bagi keluarga mereka.
“Kami tidak ingin ada masalah di kemudian hari karena kita lamban menyiapkan lahan. Penyiapan lahan makam ini adalah investasi sosial jangka panjang yang harus menjadi prioritas pemerintah sekarang juga,” tuturnya lagi.
Politisi Golkar ini mengaku akan memantau secara berkala progres rencana pembebasan lahan makam. Ia mengingatkan proses transaksi lahan harus berjalan transparan dan terhindar dari sengketa hukum. Agar aset yang terbeli benar-benar memiliki status hukum yang bersih sehingga bisa segera masyarakat gunakan. (san)
Discussion about this post