Balikpapan, Borneoupdate.com – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser mematangkan langkah pengawasan untuk menyambut mega proyek daerah. Mereka berkomitmen menjaga transparansi pembangunan infrastruktur bernilai miliaran rupiah demi kesejahteraan masyarakat. Salah satunya melalui kunjungan kerja ke DPRD Kota Balikpapan untuk mendapatkan pola pengawasan yang efektif.
Ketua Komisi III, Abdul Aziz mengatakan mulai tahun 2027 Kabupaten Paser akan memulai pembangunan infrastruktur dengan skema tahun jamak atau multiyears. Proyek ini akan berjalan selama tiga tahun penuh mulai tahun 2027 hingga 2029. Alokasi dana yang disediakan sekitar Rp1,7 triliun untuk mendanai seluruh rangkaian pembangunan fasilitas publik tersebut.
“Ini tentu menuntut tanggung jawab pengawasan yang luar biasa. Kami tidak ingin kecolongan di lapangan. Jangan sampai ada kendala teknis saat proyek berjalan nantinya. Makanya kami belajar ke sini,” ujarnya di gedung DPRD Balikpapan, Rabu (14/10).
Pihaknya, lanjut Abdul Aziz, mempelajari sistem mitigasi risiko dan pengawasan berkala di Balikpapan. Karena kota ini menjadi rujukan studi dalam mengelola proyek berskala besar. Diskusi interaktif antar wakil rakyat ini berfokus pada efisiensi anggaran dan ketepatan waktu pengerjaan fisik di lapangan.
“Kan tugas kami ada di pengawasan. Soal anggaran sudah ada kesepakatan dengan pihak Pemkab Paser. Makanya penting sekali bersiap dalam pengawasan sejak jauh-jauh hari. Intinya mencegah ada penyimpangan anggaran,” jelasnya.
Menurut Abdul Aziz, pengawasan ketat sejak tahap perencanaan menjadi kunci utama. Dari kunjungan kerja ini pihaknya mendapatkan poin penting. Yakni sistem pelaporan digital dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan. DPRD Paser berencana menerapkan pola komunikasi berkala dengan dinas terkait secara lebih intensif. Langkah ini bertujuan untuk mendeteksi potensi keterlambatan proyek sejak dini dan mencari solusinya secara bersama-sama.
“Kami memikul tanggung jawab besar untuk mengawal uang rakyat yang nilainya mencapai Rp 1,7 triliun ini. Kami datang ke Balikpapan untuk belajar strategi pengawasan lapangan. Agar tidak muncul hambatan hukum dan tepat waktu,” tuturnya.
Abdul Aziz optimis target pembangunan hingga 2029 dapat tercapai. Karena infrastruktur yang merata dan berkualitas tinggi diyakini akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah. (san)
Discussion about this post