Balikpapan, Borneoupdate.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan meminta pemerintah untuk memaksimalkan seluruh potensi pendapatan asli daerah (PAD). Langkah ini menjadi solusi untuk mengamankan pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik pada tahun anggaran 2027.
Sekretaris Komisi II, Taufik Qul Rahman mengatakan permintaan ini terkait Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026 mengalami tekanan. Pemerintah pusat memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Balikpapan sekitar Rp 59 miliar. Akibatnya, pemerintah kota terpaksa melakukan rasionalisasi dan memotong anggaran sejumlah kegiatan penting.
“Kami perkirakan kondisi sulit ini berulang pada tahun depan. Makanya kami minta pihak pemerintah daerah lebih kreatif mencari sumber pemasukan. Jadi tidak terus-menerus bergantung pada dana transfer pusat,” ujarnya, Senin (09/11).
Taufik mengingatkan pemotongan DBH tahun ini harus menjadi pelajaran berharga bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pemkot Balikpapan harus segera mengubah strategi keuangan secara total. Namun tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat. Di mana efisiensi dan kondisi ekonomi turut mempengaruhi daya beli.
“Kami tidak bisa terus menunggu dana dari pusat. Daerah sekarang dituntut mandiri. Maka Pemkot Balikpapan harus mulai mandiri. Maksimalkan pajak hotel, restoran, dan retribusi daerah yang selama ini belum tergarap optimal,” jelasnya.
Menurut Taufik, pembangunan kota tidak boleh mandek akibat pengurangan anggaran. Pelayanan dasar untuk masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, wajib tetap berjalan normal. Komisi II akan mengawasi ketat kinerja dinas penghasil pendapatan mulai bulan ini. Apalagi warga tentu mempertanyakan penyediaan fasilitas umum yang menjadi kewajiban pemerintah.
“Masyarakat mungkin tidak paham kondisi anggaran pemerintah. Yang jelas mereka sudah membayar pajak mulai pusat sampai daerah. Intinya mereka hanya ingin jalanan bagus, air lancar, dan berobat mudah. Makanya perlu inovasi sumber PAD,” tuturnya lagi.
Taufik berharap rasionalisasi juga menghasilkan solusi untuk tahun anggaran 2027. DPRD Balikpapan mendorong reformasi birokrasi pada sektor penagihan pajak dan retribusi. Kebocoran anggaran di lapangan harus ditutup rapat melalui sistem digitalisasi. Termasuk perlunya pendataan ulang objek pajak potensial di seluruh wilayah. (dan)
Discussion about this post