Balikpapan, Borneoupdate.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan mengusulkan pengambilalihan pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum-fasos) perumahan yang terlantar. Hal ini sebagai upaya mempercepat birokrasi yang menghambat perbaikan jalan dan drainase lingkungan warga. Padahal banyak warga kompleks perumahan mengeluhkan kerusakan jalan dan saluran air yang tidak kunjung mendapatkan sentuhan anggaran pemerintah.
Anggota Komisi III, Wahyullah Bandung menyebut pemerintah daerah terbentur aturan hukum karena pihak pengembang perumahan belum menyerahkan aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU. Kondisi ini sangat merugikan masyarakat kecil yang setiap hari melintasi jalan berlubang dan menghadapi ancaman banjir lokal.
“Yang jelas kini sudah ada jalan keluar. Pemerintah tidak perlu lagi menunggu proses revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang PSU. Sudah boleh langsung eksekusi pengambilalihan aset terlantar,” ujarnya, Rabu (11/11).
Pihak DPRD, lanjut Wahyullah, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2026. Regulasi terbaru dari pemerintah pusat itu memberikan kewenangan penuh bagi pemerintah daerah untuk mengambil alih lahan fasum-fasos milik pengembang yang sudah mangkrak. Aturan ini berlaku saat pengembang tidak lagi merawat lingkungan perumahan yang telah mereka bangun.
“Ini jadi kepastian hukum masuknya pemerintah. Tinggal ambil alih melalui surat Keputusan. Maka dana APBD bisa digunakan untuk membiayai perbaikan infrastruktur pemukiman warga secara sah. Ini kan yang jadi kendala kita sebelumnya,” jelasnya.
Menurut Wahyullah, Komisi III siap mengawal dinas teknis untuk segera mendata seluruh perumahan yang pengembangnya sudah lepas tangan. Pendataan yang akurat akan mempercepat proses penerbitan surat keputusan pengambilalihan aset oleh kepala daerah. Di mana masyarakat tidak boleh terus menjadi korban akibat pengembang yang tidak bertanggung jawab.
“Kami mengusulkan percepatan perbaikan infrastruktur lingkungan. Soalnya kan tanpa harus menunggu serah terima dari pihak pengembang lagi. Itu Permendagri Nomor 15 Tahun 2026 sudah cukup jadi dasar hukum,” tuturnya lagi.
Wahyullah berencana segera menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Perumahan dan Permukiman serta Bagian Hukum pemerintah kota. Langkah ini memastikan mekanisme pengambilalihan aset terlantar berjalan tertib dan bebas dari sengketa hukum di masa depan. (ind)
Discussion about this post