Balikpapan, Borneoupdate.com – DPRD Kota Balikpapan meminta percepatan legalitas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Karena banyak sekali UMKM yang sulit naik kelas. Persoalan utamanya terletak pada sisi legal usaha yang mereka jalankan atau yang biasa dikenal dengan istilah Nomor Induk Berusaha (NIB).
Wakil Ketua DPRD, Yono Suherman menyebut pemerintah perlu memperkuat pendampingan legalitas bagi pelaku UMKM. Langkah ini cukup strategis untuk memutus hambatan ribuan pedagang lokal yang selama ini kesulitan mengembangkan skala bisnisnya. Terutama dalam pengajuan bantuan modal melalui Kredi Usaha Rakyat (KUR).
“Faktanya pelaku usaha rumahan kita punya produk berkualitas. Soal daya saing juga tidak kalah. Tapi laju pertumbuhan usaha mereka sering mentok di tempat. Salah satunya karena belum punya dokumen izin berupa NIB,” ujarnya, Selasa (17/11).
Kondisi itu, lanjut Yono, bisa menutup akses pedagang kecil terhadap bantuan modal perbankan. Bahkan program pembinaan produk dari pemerintah. Untuk itu, DPRD meminta pemerintah daerah proaktif dengan pendataan izin hingga ke tingkat kelurahan. Agar pelaku usaha kecil bisa mengikuti pelatihan prosedur pengurusan dokumen perizinan. Kehadiran petugas pendamping lapangan akan mempermudah warga mengurus NIB secara gratis, cepat, dan tanpa pungutan.
Yono juga meminta dinas terkait tidak hanya menunggu pelaku usaha datang mengurus berkas ke kantor pelayanan terpadu. Pemerintah kota wajib menggelar layanan jemput bola langsung di pusat-pusat keramaian dan sentra kuliner warga. Sehingga potensi besar ekonomi rakyat sebanding dengan kepemilikan dokumen hukum usaha.
“Kami dorong pemerintah kota memperkuat pengurusan legalitas UMKM secara masif dan merata. Banyak sekali pelaku UMKM kita yang sulit naik kelas. Mereka terkendala legalitas usaha atau kepemilikan NIB. Tanpa NIB, sulit dapat pinjaman,” jelasnya.
Yono menambahkan, kepemilikan identitas hukum usaha juga melindungi hak merek dagang serta memberikan jaminan keamanan bagi pelaku usaha dalam berjualan. DPRD siap mengawal alokasi anggaran pelatihan pendampingan digital agar para pedagang memahami manfaat besar memiliki izin resmi. Apalagi sinergi yang kuat dengan instansi teknis akan memperkuat ketahanan ekonomi keluarga di Balikpapan. (dan)

















Discussion about this post