Balikpapan, Boreoupdate.com – DPRD Kota Balikpapan merencanakan pembentukan pusat kendali terpadu atau Command Center pada tahun anggaran 2027. Terobosan digital ini menjadi solusi cepat untuk menjawab berbagai keluhan harian warga secara terukur dan transparan. Masyarakat nantinya dapat melaporkan beragam persoalan mendesak melalui satu pintu layanan terpadu. Aduan tersebut mencakup kerusakan jalan lingkungan, lampu penerangan jalan umum (PJU) padam, insiden kebakaran, gangguan aliran air bersih, hingga masalah fasilitas publik lainnya.
Pihak legislatif, kata Wakil Ketua DPRD, Yono Suherman menargetkan petugas lapangan mampu mengeksekusi penanganan setiap laporan masyarakat maksimal dalam waktu 1×24 jam. Kecepatan respons itu menjadi tolok ukur utama kepuasan warga di era modern. Karena selama ini masyarakat sering kebingungan mencari saluran pengaduan yang tepat ketika menghadapi kerusakan infrastruktur mendadak.
“Sistem komando ini akan memutus birokrasi berbelit. Antar instansi jangan lagi saling lempat. Kami ingin semua bergerak sesuai fungsinya. Tidak saling tunggu yang berakibat penanganan keluhan warga jadi lama,” ujarnya, Selasa (17/11).
Yono berkomitmen untuk mengawal alokasi anggaran pembangunan fasilitas digital tersebut. Dirinya menyadari pembuatan sistem layanan terpadu membutuhkan investasi dana daerah yang tidak sedikit. Namun, manfaat jangka panjang bagi kenyamanan jutaan warga Kota Minyak jauh lebih berharga dari pada sekadar hitungan biaya.
“Jelas kita butuh anggaran untuk mewujudkan rencana ini, mau tidak mau harus kita siapkan. Namun, tujuan utamanya agar seluruh layanan publik terintegrasi dalam satu sistem kendali. Ketika muncul permasalahan fasilitas umum cepat ada respons,” jelasnya.
Menurut Yono sistem kendali terpadu ini juga memudahkan pimpinan daerah dan wakil rakyat dalam memantau kinerja harian setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sistem digital akan mencatat secara otomatis kecepatan tindak lanjut dinas teknis sejak laporan warga masuk hingga pekerjaan selesai. Transparansi kerja ini memacu birokrasi melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab.
“Warga Balikpapan berhak mendapatkan pelayanan publik yang sigap, ramah, dan pasti penyelesaiannya. Kami merancang pusat komando ini agar suara rakyat langsung terhubung dengan tim eksekutor di lapangan tanpa hambatan meja birokrasi,” tambahnya. (dan)

















Discussion about this post