Balikpapan, Borneoupdate.com – Ketersediaan lapangan kerja yang layak menjadi harapan terbesar bagi para pencari kerja di Kota Balikpapan. Kondisi itu, membuat DPRD menyoroti strategi ketenagakerjaan daerah. Para wakil rakyat menginginkan pemerintah daerah memperluas kesempatan kerja secara nyata pada tahun 2027 mendatang.
Dorongan ini, kata anggota Komisi IV, Sofyan Jufri, terkait evaluasi berbagai program ketenagakerjaan yang sudah berjalan. DPRD menilai program pelatihan maupun penyaluran tenaga kerja yang ada belum terhubung kuat dengan kebutuhan nyata pasar dan dunia usaha. Akibatnya, banyak lulusan pelatihan masih menghadapi kesulitan saat bersaing melamar pekerjaan di perusahaan-perusahaan lokal maupun industri sekitar kota.
Sofyan menekankan perlunya perubahan pola pikir dalam merancang anggaran serta kegiatan pelatihan kerja. Pemerintah harus menggandeng langsung para pelaku industri dan calon pengguna tenaga kerja sejak tahap penyusunan kurikulum pelatihan. Keterlibatan dunia usaha akan memastikan keterampilan yang peserta pelajari benar-benar sesuai dengan standar kebutuhan perusahaan saat ini.
“Kami menyarankan pemerintah kota merancang program pelatihan kerja bersama calon pengguna tenaga kerja. Materi pelatihan harus memuat porsi praktik yang memadai serta memberikan sertifikasi kompetensi yang relevan,” ujarnya, Rabu (18/11).
Selain itu, lanjut Sofyan, harus ada pembekalan peserta dengan keahlian teknis dan sertifikat resmi. DPRD juga meminta instansi terkait menjalankan sistem penelusuran pascapelatihan. Dinas ketenagakerjaan harus memantau perkembangan karier para alumni pelatihan secara berkala setelah kegiatan selesai. Langkah pendampingan lanjutan ini akan membantu pemerintah memetakan efektivitas program mereka sendiri.
“Keberhasilan program tidak cukup kita ukur dari jumlah pelatihan yang pemerintah gelar setiap tahun. Kita harus melihat hasil nyatanya dari jumlah peserta yang berhasil memperoleh pekerjaan atau mampu meningkatkan pendapatan keluarga mereka,” tuturnya lagi.
Sofyan mengingatkan bahwa ukuran kesuksesan anggaran ketenagakerjaan bukan sekadar banyaknya seremoni atau jumlah kelas pelatihan yang terselenggara. Pemerintah kota harus berani menggunakan indikator kinerja yang lebih konkret dan berdampak langsung pada kehidupan warga. Tolok ukur utama keberhasilan program terletak pada seberapa banyak peserta yang berhasil mendapatkan pekerjaan tetap maupun mampu membuka usaha mandiri. (man)
















Discussion about this post