Balikpapan, Borneoupdate.com – DPRD Kota Balikpapan menaruh perhatian khusus pada sektor kesejahteraan rakyat. Terutama pada sistem perlindungan sosial agar program bantuan benar-benar menyentuh kelompok rentan. Alokasi anggaran juga harus mampu menjangkau setiap keluarga dan individu yang memang berhak menerimanya.
Pemerintah kota, kata anggota Komisi IV, Sofyan Jufri, wajib memastikan kelompok rentan terpenuhi haknya. Mulai dari penyandang disabilitas, anak-anak, serta warga lanjut usia terlantar. Ketepatan penyaluran bantuan akan meringankan beban hidup mereka sekaligus menjaga martabat kemanusiaan di tengah masyarakat.
Di sisi lain, lanjut Sofyan, akurasi basis data menjadi fondasi utama keberhasilan seluruh program jaring pengaman sosial. Ia mendorong dinas terkait melakukan pemutakhiran data penerima manfaat secara berkala agar selalu sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Proses verifikasi data tersebut harus melibatkan unsur kewilayahan, mulai dari ketua rukun tetangga hingga pihak kelurahan yang mengenal langsung keseharian warganya.
“Prinsipnya, bantuan sosial harus diberikan kepada orang yang tepat, sesuai kebutuhan, serta dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai ada orang tidak berhak lalu dapat bansos. Sementara yang berhak malah tidak masuk data,” ujarnya, Rabu (18/11).
Sofyan menilai update daftar penerima secara rutin dapat membuka ruang koreksi data yang mudah diakses oleh publik. Karena sering kali warga yang sebenarnya memenuhi kriteria penerima manfaat justru terlewat dari pendataan resmi. Mekanisme perbaikan data yang responsif juga sangat penting untuk mencatat warga yang tiba-tiba mengalami penurunan kondisi ekonomi keluarga akibat musibah maupun kehilangan pekerjaan.
Komisi IV, menurut Sofyan, juga mengingatkan pentingnya penyederhanaan prosedur administrasi dalam penyaluran bantuan sosial. Pemerintah kota harus menyampaikan informasi persyaratan dengan bahasa yang sederhana agar masyarakat awam mudah memahaminya. Petugas sosial di lapangan juga wajib memberikan pendampingan aktif bagi warga lanjut usia maupun penyandang disabilitas. Khususnya yang mengalami kesulitan saat mengakses layanan publik.
“Kami ingin pemerintah kota menjamin tidak ada lagi warga rentan yang terabaikan. Jangan lagi ada kendala administrasi atau kekeliruan pendataan. Di situ pentingnya pendampingan langsung dari petugas. Jadi ada update dan hak warga tersampaikan,” tambah politisi PKB Balikpapan tersebut. (man)
















Discussion about this post