SAMARINDA – borneoupdate.com, Program Gratispol Jospol yang sudah berjalan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mendapat sorotan dari Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras. Ia menilai bahwa dua program unggulan tersebut merupakan bagian dari janji politik yang harus ditunaikan dengan penuh tanggung jawab oleh kepala daerah terpilih.
Menurutnya, program kedua program tersebut merupakan komitmen politik yang disampaikan oleh Rudy Mas’ud dan Seno Aji kepada masyarakat sejak masa kampanye. Maka begitu mereka berdua dilantik, janji tersebut harus dijalankan secara maksimal dan konsisten sesuai harapan publik.
“Kalau pendidikan gratis ini merupakan janji politik yang disepakati pada saat mereka mencalonkan diri, dan itu begitu terpilih kan harus dijalankan semaksimal mungkin sesuai dengan apa yang dijanjikan,” ucap Agus Aras beberapa waktu lalu.
DPRD Kaltim, lanjut Agus, tentu memiliki kewajiban untuk mengawal program ini agar tepat sasaran. Namun di sisi lain, ia juga mengingatkan pentingnya menyesuaikan pelaksanaan dengan kemampuan fiskal daerah agar keberlanjutan program tidak menjadi beban di kemudian hari.
“Kami tentu akan mengawal tetapi di sisi lain tetap harus mengacu kepada kemampuan keuangan daerah,” sambungnya.
Ia mengapresiasi langkah Pemprov Kaltim yang telah menunjukkan keseriusan dalam melaksanakan program ini. Terbitnya Peraturan Gubernur sebagai dasar hukum pelaksanaan dinilai menjadi sinyal positif bahwa komitmen itu mulai dijalankan.
“Dan hari ini kita sudah ketahui bersama-sama bahwa Pergub-nya sudah terbit, artinya gubernur sudah siap dengan perangkatnya untuk melaksanakan program ini,” katanya.
Meski demikian, Agus tak menampik bahwa dalam pelaksanaannya masih terdapat keterbatasan dan tantangan teknis di lapangan. Ia mendorong agar pemerintah tetap terbuka pada evaluasi dan penyempurnaan, agar manfaat program bisa dirasakan lebih luas dan merata.
“Walaupun mungkin masih ada banyak keterbatasan, ya kita sih harus optimis. Mudah-mudahan semua pihak bisa mendapatkan fasilitas itu. Kita harus optimis, tidak boleh pesimis,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa sektor pendidikan dan penguatan sumber daya manusia (SDM) adalah kunci kemajuan daerah. Maka sudah semestinya program seperti Gratispol dan Jospol tak hanya menjadi simbol politis, tetapi juga instrumen nyata dalam menciptakan generasi Kaltim yang berkualitas.
“Dengan harapan ke depan sambil barangkali ada penyesuaian-penyesuaian dan evaluasi-evaluasi. Karena pendidikan ini, sumber daya manusia, sangat utama supaya itu kualitasnya yang lebih baik,” tutupnya.(adv-dprd kaltim/sd)
Discussion about this post