SAMARINDA – borneoupdate.com, Suasana Rapat Paripurna ke-15 DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Rabu (28/5/2025), terasa penuh perhatian. Di ruang sidang utama, nota penjelasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dipaparkan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim, yang kini dipimpin Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.
Bagi DPRD Kaltim, dokumen RPJMD bukan sekadar rencana di atas kertas. Di dalamnya terkandung arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan—kebijakan yang akan menyentuh kehidupan jutaan warga di seluruh penjuru provinsi.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, dengan nada serius mengingatkan agar perubahan arah pembangunan tidak berhenti pada jargon. “Perubahan arah kebijakan ini harus dipastikan berdampak nyata bagi masyarakat. Jangan hanya berhenti pada tataran slogan,” tegasnya, usai paripurna.
Menurut pria yang akrab disapa Hamas itu, masyarakat Kaltim kini menunggu implementasi nyata dari program pembangunan. Pendidikan yang lebih merata, layanan kesehatan yang lebih mudah dijangkau, serta infrastruktur dasar yang layak, menjadi kebutuhan mendesak di tengah pertumbuhan ekonomi daerah.
“Harapan DPRD, pembangunan yang dirancang harus menyentuh kebutuhan dasar. Soal pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur, jangan sampai luput. Karena inilah yang paling langsung dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, DPRD Kaltim akan mengawal ketat proses pembahasan dan evaluasi RPJMD, agar setiap kebijakan yang diputuskan tidak hanya selaras dengan RPJPD dan arah pembangunan nasional, tetapi juga sesuai dengan aspirasi masyarakat di daerah.
Kritik dan masukan dari DPRD, kata Hamas, bukanlah bentuk perlawanan, melainkan wujud tanggung jawab lembaga legislatif untuk memastikan pembangunan berjalan pada jalurnya. “Fungsi pengawasan itu bagian dari komitmen kita. Supaya pembangunan yang dijalankan pemerintah provinsi tetap konsisten dan terukur,” jelasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan sikap optimistis, meski tetap waspada. “Kita lihat bersama bagaimana implementasinya ke depan. Ini baru 100 hari kerja gubernur terpilih, dan DPRD akan tetap mengawalnya dengan sikap kritis,” pungkasnya.
Di luar ruang sidang, publik menaruh harapan yang sama. Warga Kaltim ingin agar setiap janji pembangunan benar-benar diwujudkan. Karena bagi mereka, pembangunan bukan tentang jargon politik, tetapi tentang jalan yang lebih baik untuk anak-anak bersekolah, layanan kesehatan yang cepat saat darurat, hingga akses air bersih dan listrik yang merata.
RPJMD bukan sekadar dokumen teknokratis. Ia adalah kompas bagi masa depan daerah. Dan DPRD Kaltim ingin memastikan, kompas itu benar-benar mengarah pada kesejahteraan rakyat.(adv-dprd kaltim/sd)
Discussion about this post