Samarinda, Borneoupdate.com- Banjir yang kerap melanda Kota Samarinda saat hujan deras mengguyur, membuat Anggota DPRD Kaltim Daerah Pemilihan (Dapil) Samarinda angkat bicara, mereka menyebut dibutuhkan partisipasi dari masyarakat untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan itu. “Yang urgen sekarang ini kita bantu dahulu masyarakat yang terdampak banjir, jangan saling menyalahkan,” kata anggota komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono kepada Borneoupdate.com usai menyerahkan bantuan kepada warga korban banjir.
Kemudian, ujar Tio sapaan akrabnya barulah bersama-sama membuat study yang komprehensif terkait solusi penanganan banjir yang tepat, terarah dan terencana. Terkait banjir yang terjadi saat ini, diharapkan Pemkot beserta jajarannya bersama-sama membantu masyarakat. Lalu setelah itu, segera mereview upaya-upaya penanganan banjir secara maksimal.
“Saya melihat pak Wakil Wali Kota juga hadir untuk support warga yang terdampak banjir. Ini masalah kita bersama dan mari kita bersinergis,” ujar anggota Fraksi Golkar itu Dia menilai Pemkot sudah berupaya serius dan berjalan dalam hal normalisasi sungai di beberapa titik, pelebaran dan pembuatan gorong-gorong sebagai jalan aliran air.
“Hal ini memang tidak mudah, perlu bersama-sama secara komprehensif. Untuk itu, aliran sungai dan daerah serapan air harus dijaga serta hentikan perusakan alam dan hutan,” tuturnya
Sementara itu, H. A. Jawad Sirajuddin anggota Komisi IV menyebutkan rumahnya menjadi langgaran banjir sejak 1998 hingga saat ini. Terkait banjir memang menjadi tugas dan tanggung jawab Pemkot Samarinda yang harus disikapi secara serius, namun demikian serius pun belum cukup.
“Ini yg bisa kita istilakan gotong royong harus menjadi solusinya, untuk itu masalah banjir di Samarinda juga dibutuhkan partisipasi dari masyarakat khususnya yang bermukim di titik-titik banjir,” kata anggota Fraksi PAN tersebut.
Lebih lanjut Jawad mengatakan, agar intens melakukan normalisasi drainase secara bersama-sama mulai dari RT, lurah dan pihak-pihak terkait lainnya. ” Menyikapi Permasalahan anggaran penanggulangan banjir, Pemkot harus meminta bantuan ke Pemprov Kaltim dan Pemerintah Pusat. Dan harus melibatkan anggota DPR RI dan DPD RI asal Kaltim, untuk mendorong anggaran yang di butuhkan sebesar Rp 5 hingga Rp 6 Triliun agar segera tuntas,” pungkasnya. (MAN/TS 1982)
Discussion about this post