Balikpapan, Borneoupdate.com – Kota Balikpapan, yang dikenal sebagai “Kota Minyak”, kini menghadapi tantangan dalam mengakses alokasi bantuan keuangan yang memadai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur. Dengan total APBD Kaltim yang mencapai Rp 76,6 triliun, Balikpapan hanya memperoleh jatah sebesar Rp 198 miliar. Angka ini dinilai jauh di bawah harapan masyarakat.
Ketua DPRD Balikpapan, Alwi al Qadri, berkomitmen untuk memperjuangkan kenaikan bantuan keuangan ini. Kondisi ini mendorong dorongan untuk meningkatkan kerjasama antara DPRD Balikpapan dan DPRD Kaltim. “Bantuan yang kami terima harus lebih proporsional dengan peran Balikpapan sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Kami harus melakukan upaya dan komunikasi yang lebih intensif dengan pemerintah provinsi,” ucapnya.
Alwi menegaskan dengan 10 wakil rakyat di DPRD Kaltim diharapkan suara Balikpapan akan lebih didengar dan diperhatikan. Maka di situ letak pentingnya komunikasi yang baik antara kepala daerah dan anggota DPRD. “Kami memiliki 10 wakil rakyat dari Balikpapan di DPRD Kaltim. Ini adalah kekuatan yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam memperjuangkan hak kami,” jelasnya.
Dalam pandangannya, Alwi meminta anggota DPRD Kaltim asal Balikpapan lebih fokus dalam mengevaluasi alokasi anggaran yang diterima Balikpapan. Hal ini menjadi kunci dalam membangun sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif. “Komunikasi yang baik akan mengarah pada pemahaman yang lebih baik tentang apa yang dibutuhkan daerah, dan bagaimana kita dapat mendapatkan lebih banyak anggaran untuk pembangunan,” imbuhnya.
Alwi percaya Balikpapan memiliki potensi besar untuk mendapatkan perhatian lebih dalam pembagian anggaran. Dengan melihat keberhasilan daerah lain, seperti Penajam Paser Utara, yang berhasil mendapatkan alokasi yang lebih besar, ia yakin Balikpapan dapat mengikuti jejak tersebut. “Kami akan bekerja sama dengan seluruh stakeholder, agar ke depannya kami dapat membawa pulang anggaran yang lebih besar untuk kemajuan Balikpapan,” lanjutnya.
Alwi berharap keberhasilan dalam mendapatkan alokasi yang lebih baik tidak hanya akan memberikan dampak positif bagi pembangunan infrastruktur, tetapi juga akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Balikpapan. Oleh karena itu, upaya untuk memperjuangkan hak alokasi anggaran ini harus terus dilakukan. (Adv/SAN)
Discussion about this post