Kota Balikpapan saat ini tengah menghadapi tantangan serius di sektor pendidikan. Salah satu persoalan yang paling mendesak adalah kekurangan tenaga pendidik di berbagai jenjang pendidikan. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Balikpapan, kota ini kekurangan sekitar 520 guru yang tersebar di tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Permasalahan ini tidak dapat dipandang sebelah mata, mengingat peran guru sangat krusial dalam membentuk kualitas generasi penerus bangsa. Tanpa jumlah tenaga pendidik yang memadai, proses pembelajaran akan terganggu dan berpotensi menurunkan mutu pendidikan. Kondisi ini tentu akan berdampak pada pencapaian akademik siswa serta kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan di masa depan.
Kepala Disdikbud Balikpapan, Irfan Taufik, menyampaikan bahwa upaya untuk menambah jumlah tenaga pendidik menghadapi kendala besar. Salah satu penyebab utama adalah kebijakan pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang melarang pengangkatan tenaga pendidik non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN). Kebijakan tersebut membatasi fleksibilitas pemerintah daerah dalam mencari solusi cepat untuk mengisi kekurangan guru.
Namun, kekurangan guru tidak boleh menjadi masalah yang berlarut-larut. Pemerintah setempat patut mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi permasalahan ini. Beberapa solusi yang menjadi pertimbangan antara lain adalah memanfaatkan teknologi digital untuk pembelajaran jarak jauh. Sudah ada platform e-learning. Di mana satu guru dapat memberikan pengajaran kepada siswa di berbagai sekolah sekaligus. Ini bisa bermanfaat untuk mata pelajaran yang kekurangan pengajar.
Selain itu, Balikpapan juga dapat menggandeng para relawan atau tenaga pengajar dari komunitas pendidikan. Tinggal memoles lewat pelatihan dan pendampingan yang memadai. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan tinggi juga menjadi opsi. Para mahasiswa semester akhir dari jurusan pendidikan bisa menjadi tenaga pendidik sementara dalam program magang yang terstruktur.
Langkah normal tentu lewat proses rekrutmen guru ASN dengan memperjuangkan kuota tambahan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah bisa melakukan lobi kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) agar kota minyak jadi prioritas penambahan ASN guru.
Tak kurang pentingnya, pemerintah harus melirik partisipasi masyarakat dalam sektor pendidikan. Orang tua dan komunitas lokal bisa berkontribusi melalui kegiatan pendampingan belajar siswa di luar jam sekolah. Karena fungsi pendidikan tidak terbatas di ruang kelas. Tapi rumah harus mirip dengan lingkungan sekolah jika ingin menghasilkan generasi pembelajar.
Penting bagi semua pihak untuk menyadari bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang. Jika kekurangan tenaga pendidik ini tidak segera selesai maka dampaknya bisa meluas dan mempengaruhi daya saing siswa Balikpapan. Jangan lupa, kota ini mengalami dampak sosial dari pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Kaltim. Pembangunan infrastruktur adalah bonus. Tapi daya saing dan tingkat pendidikan warga lokal menjadi kunci. Apakah nanti sekedar jadi penonton, pemain cadangan atau pelaku utama. (*)
Discussion about this post