Balikpapan, Borneoupdate.com – Komisi II DPRD Kota Balikpapan mempertimbangkan penerapan skema Build, Operate and Transfer (BOT) dalam pembangunan Pasar Induk Balikpapan. Skema ini diharapkan mampu meringankan beban keuangan daerah sekaligus membuka peluang bagi sektor swasta untuk berinvestasi di bidang perdagangan rakyat.
Sekretaris Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Taufik Qul Rahman, menyebut skema BOT menjadi opsi paling realistis untuk merealisasikan pembangunan Pasar Induk tanpa menunggu ketersediaan anggaran dari APBD. Apalagi pemerintah setempat harus mengatur ulang prioritas anggaran seiring kebijakan pemotongan dana transfer daerah.
“Pemerintah bisa menyediakan lahannya, sementara pihak swasta membangun dan mengelola pasar selama jangka waktu tertentu. Nantinya setelah waktu yang disepakati tentu pasar itu diserahkan kembali ke pemerintah,” ujarnya, Kamis (30/10).
Taufik mengatakan pola kerja sama seperti ini sudah banyak diterapkan di daerah lain dengan hasil yang positif. Pemerintah daerah tetap memiliki aset tanah, sementara pembangunan fisik dan pengelolaannya dilakukan oleh pihak ketiga yang memiliki kemampuan modal dan pengalaman manajerial.
“Banyak pasar di kota lain yang berdiri dengan sistem BOT. Pemerintah tidak terbebani dari sisi pembiayaan. Asalkan tahapan berjalan sesuai aturan. Lalu masyarakat tetap mendapatkan fasilitas yang layak dan modern,” jelasnya.
Taufik menjelaskan, Komisi II saat ini sedang melakukan kajian bersama instansi terkait untuk memastikan pola kerja sama tersebut. Terutama penyesuaian regulasi dan prinsip transparansi. Karena berharap pada pembiayaan dari APBD tentu berpotensi penundaan akibat keterbatasan anggaran daerah
“Kami ingin memastikan semua sesuai kajian dan aturan. Mulai dari penetapan mitra swasta, penghitungan nilai investasi, hingga pembagian manfaat antara pemerintah dan investor harus jelas sejak awal. Jadi tidak terjadi masalah saat program berjalan,” tuturnya.
Untuk itu, tambah Taufik, pihak DPRD berencana mengundang sejumlah pelaku usaha dan asosiasi pedagang untuk memberikan masukan. Khususnya terkait desain, lokasi dan sistem pengelolaan pasar agar proyek tersebut dapat diterima semua pihak. Agar pasar induk ini benar-benar menjadi ikon ekonomi baru bagi Balikpapan.
“Pakai BOT, kita bisa mempercepat pembangunan tanpa membebani APBD. Pemerintah tetap memiliki kendali, tapi pihak swasta mendapatkan kesempatan untuk berkontribusi dan memperoleh keuntungan secara wajar,” tambahnya. (SAN)
Discussion about this post