Samarinda, Borneoupdate.com – Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kembali meraih prestasi membanggakan. Kali ini, Provinsi Kaltim berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Raihan opini WTP ini berhasil dicapai Kaltim selama 10 tahun berturut-turut.
“Alhamdulillah ini yang ke-10 kali berturut-turut. Artinya, memenuhi apa yang diinginkan oleh BPK walaupun tadi ada catatan. Catatan itu pasti ada, hanya saja tadi tidak signifikan untuk Opini WTP,” kata Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi usai Rapat Paripurna Ke-17 DPRD Provinsi Kaltim Masa Sidang 2023 di Gedung B Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (22/5/2023).
Dalam kesempatan itu, Hadi mewakili Gubernur Kaltim Isran Noor menerima langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2022 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) pada Pemerintah Provinsi Kaltim yang diserahkan Anggota VI BPK RI, Pius Lustrilanang.
“Mudah-mudahan ini menjadi contoh yang baik bagi kabupaten/kota, juga bagi provinsi lain. Setahu saya ini termasuk yang langka,” tandas Hadi.
Di tempat yang sama, Anggota VI BPK RI, Pius Lustrilanang berpesan untuk jajaran Pemerintah Provinsi Kaltim. Ia berpesan, meski sudah mencapai opini WTP, namun tetap dibutuhkan perbaikan tata kelola dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan Pemprov Kaltim. Adapun jumlah rekomendasi yang harus ditindaklanjuti jajaran Pemprov Kaltim sebanyak 43 rekomendasi.
“Rekomendasi yang diberikan oleh BPK segera ditindaklanjuti selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diserahkan sesuai dengan Pasal 20 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,” pesannya.
Ia juga berharap, Pemprov Kaltim dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan lebih menekan tingkat pengangguran karena menurutnya pencapaian Opini WTP menjadi kurang sempurna jika tidak dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Turut hadir dalam acara tersebut, Kepala Perwakilan (Kalan) BPK Provinsi Kaltim Agus Priyono dan para pejabat struktural BPK Kaltim serta Tim Pemeriksa LKPD Provinsi. (SAN/diskominfokaltim)
Discussion about this post