PPU, Borneoupdate.com – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) meminta perhatian lebih dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim). Hal itu menjadi pembahasan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2025 – 2029. Di mana Bupati PPU, Mudyat Noor, menyampaikan permintaan agar PPU masuk dalam prioritas pembangunan daerah Kaltim pada forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Mudyat menyuarakan aspirasi tersebut saat menyampaikan pandangan daerahnya dalam forum strategis yang turut membahas Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2026. Ia menyebut PPU memiliki potensi besar bagi Provinsi Kaltim. Otomatis kondisi itu perlu mendapatkan perhatian yang serius.
“Kami ingin Pemprov Kaltim memberikan dukungan penuh terhadap pemenuhan kebutuhan prioritas di PPU. Kabupaten ini berperan penting dalam pembangunan Kalimantan Timur secara keseluruhan,” ujarnya, Senin (05/05).
Selain menyuarakan kepentingan PPU, Mudyat juga menyatakan dukungannya terhadap program unggulan Gubernur Kaltim. Yakni “Gratispol”, program pendidikan gratis yang menjadi kebijakan strategis Pemprov Kaltim. Namun, ia mengungkapkan kekecewaan terhadap kurang meratanya dalam distribusi manfaat program tersebut.
“Mahasiswa asal PPU yang menempuh pendidikan di Universitas Gunadarma tidak mendapat fasilitas “Gratispol” hanya karena kampus itu cabang. Padahal, mayoritas mahasiswanya adalah warga kami,” jelasnya.
Menurut Mudyat sekitar 90 persen mahasiswa di kampus tersebut berasal dari PPU. Bahkan, pihak kampus sudah memberikan potongan biaya pendidikan sebesar 70 persen untuk mahasiswa asal PPU. Hal itu sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan SDM daerah.
“Dengan fakta itu, kami mempertanyakan alasan Pemprov menolak memberikan program “Gratispol” ke Gunadarma. Kami harap Pemprov Kaltim mempertimbangkan kembali kebijakan ini,” tuturnya lagi.
Mudyat menilai pengembangan sumber daya manusia tidak boleh terhambat oleh persoalan administratif semata. Apalagi seluruh kabupaten/kota terlibat aktif dalam menyusun arah pembangunan Kaltim. Ia meyakini kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi akan mempercepat pencapaian visi gubernur yang tertuang dalam RPJMD.
“Kebijakan pendidikan harus melihat substansi, bukan sekadar status kelembagaan. Selama anak-anak PPU yang menerima manfaatnya, mestinya itu menjadi prioritas. Kan program itu bertujuan untuk semua,” pungkasnya. (*/ANA/DiskominfoPPU)
Discussion about this post