SAMARINDA – borneoupdate.com, Dari lahan pasca tambang hingga areal tidur, Kutai Kartanegara (Kukar) tengah disiapkan menjadi pusat pertanian baru Kalimantan Timur. Langkah ini menjadi bagian dari program kemandirian pangan yang kini gencar didorong pemerintah provinsi bersama DPRD.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, menyebutkan bahwa Kukar bersama Penajam Paser Utara diprioritaskan sebagai kawasan pertanian berskala besar. Bahkan, Gubernur Kaltim telah berdiskusi langsung dengan Menteri Perdagangan untuk mengawal rencana pengembangan pertanian luas di wilayah Tenggarong Seberang.
“Kukar memang diproyeksikan menjadi pusat pengembangan pertanian. Selain itu, PPU juga sangat diperhitungkan karena memiliki bentang daratan yang luas,” ujar legislator yang akrab disapa Ayub ini, Senin (26/5/2025) kemaren.
Namun, potensi besar itu juga diiringi tantangan. Salah satunya adalah bagaimana mengubah lahan-lahan tidak produktif agar kembali bernilai. Ayub menegaskan, kerja sama dengan sektor swasta, terutama perusahaan tambang, perlu diperkuat agar reklamasi lahan bisa memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Meski begitu, ia mengakui tidak semua lahan pasca tambang bisa difungsikan kembali untuk pertanian. “Lubang tambang memang sulit direklamasi untuk pertanian. Maka akan ada ploting khusus. Bisa jadi dialihfungsikan menjadi destinasi lain, bukan lahan produktif,” jelasnya.
Persoalan reklamasi memang belum sepenuhnya selesai di Kaltim. Banyak kasus di lapangan yang bahkan sudah masuk ranah hukum, membuat pemulihan lahan berjalan lamban. Kondisi inilah yang menurut Ayub harus segera ditangani agar tidak terus membebani masa depan pembangunan daerah.
“Kalau kita lambat, kejadian lima tahun lalu bisa terulang dalam lima tahun ke depan,” tegasnya.
Ia menambahkan, program kemandirian pangan bukan sekadar soal luas lahan, tetapi juga bagaimana anggaran dikelola efisien, pendapatan daerah ditingkatkan, serta zona produksi pertanian diperkuat. Tanpa itu, target swasembada beras hanya akan berhenti pada tataran wacana.
“Kita sudah sampaikan kepada Pemprov, tanpa penguatan zona-zona produksi, swasembada beras hanya akan menjadi wacana. Ini harus jadi perhatian bersama,” tutupnya. (adv-dprd kaltim/sd)
Discussion about this post