PPU, Borneoupdate.com – Kondisi pandemi Covid-19 memiliki dampak cukup besar pada sektor perekonomian. Terutama para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Hal tersebut menjadi perhatian dari wakil rakyat di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Mengingat pembatasan kegiatan oleh pemerintah menurunkan omzet pendapatan UMKM.
Ketua DPRD Kabupaten PPU, Syahrudin M Noor menilai, pemerintah setempat harus memiliki kebijakan khusus bagi UMKM pasca meredanya kasus Covid-19. Apalagi pemerintah pusat, provinsi hingga daerah menjadikan pemulihan ekonomi sebagai program utama usai pandemi. Di mana pelaku UMKM termasuk golongan yang cukup terdampak selama kebijakan PPKM.
“Maka kami minta kepada pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan khusus untuk mengatasi masalah UMKM ini. Kan dua tahun pandemi pelaku UMKM kita kesulitan omzet. Pihak Pemkab PPU harus punya ]langkah untuk pemulihan UMKM,” ujarnya.
Menurut Syahrudin, laporan yang ada menyebutkan penurunan jumlah pelaku UMKM terhitung sejak 2 tahun terakhir ketika pandemi Covid-19. Mereka terpaksa berhenti usaha akibat tidak ada konsumen yang bertransaksi. Itu terjadi selama periode PPKM total di tiap daerah yang membatasi kegiatan sosial dan ekonomi.
“Bahkan ada pelaku UMKM gulung tikar. Itu kami dapat info pas reses. Ada dari penjual bakso, pedagang sayur dan lain-lain. Mungkin pemerintah daerah perlu mengeluarkan kebijakan insentif untuk pelaku UMKM. Agar mereka kembali berjualan,” tambahnya. (ADV/ SAN)
Discussion about this post