PPU, Borneoupdate.com – Keberadaan proyek bendung Telake merupakan kebutuhan vital bagi pertanian di Kabupaten PPU. Hal ini membuat wakil rakyat di lembaga legislatif kembali mengajukan realisasi pembangunan bendung tersebut. Pasalnya pemerintah pusat sempat membatalkan lelang proyek di tahun 2021 lalu.
Anggota DPRD Kabupaten PPU, Irawan Heru Suryanto menilai pemerintah setempat perlu berinisiatif mengusulkan lagi pembangunan bendung Telake. Karena bendung ini merupakan salah satu upaya mengatasi permasalah banjir di Kecamatan Babulu. Terutama di Desa Sumber sari yang mengalami banjir pada Oktober 2021 lalu. Di mana 77 warga menjadi korban terdampak.
“Masyarakat kita kan berharap melalui pemerintah daerah. Nah kita juga menyesuaikan kemampuan anggaran. Biaya bendung Telake itu besar sekali. Dulu Kementerian PUPR lelangnya Rp 759 miliar,” ujarnya, Sabtu (01/04).
Menurut Irawan, keberadaan bendung tersebut jelas berdampak positif pada pertanian di PPU. Apalagi Kabupaten PPU juga berharap menjadi penyangga pangan kawasan IKN yang baru terbentuk. Namun jika tanpa dukungan infrastruktur tentu produktifitas pertanian sulit meningkat.
“Masyarakat PPU sejak lama ingin ada irigasi pertanian. Keberadaan bendung itu tentu berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Petani bisa panen tiga kali sekaligus jadi bendungan pengendali banjir,” tuturnya lagi.
Irawan berharap pembatalan itu tidak merubah prioritas pembangunan bendung Telake oleh pemerintah pusat. Mengingat infrastruktur pertanian di Kabupaten Paser dan PPU masih tergolong minim karena hanya mengandalkan pengairan tadah hujan. Sehingga perlu sekali pengusulan ulang oleh pemerintah setempat.
“Kita terus berupaya agar tahun 2024 ini bisa ada kejelasan pasca pembatalan. Kan kemaren sudah masuk tahapan lelang pengerjaan. Saya tidak menyebut bahwa itu dialihkan untuk IKN, tapi seharusnya proyek Bendung Telake masuk prioritas,” tambahnya. (SAN/adv)
Discussion about this post