Samarinda, Borneoupdate.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan pentingnya keberadaan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) di seluruh kabupaten dan kota sebagai strategi memperkuat perlindungan layanan publik dari potensi serangan digital yang semakin kompleks. Langkah ini disebut sebagai upaya memperkuat stabilitas layanan pemerintahan dan meningkatkan ketahanan daerah menghadapi risiko siber.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Timur, Muhammad Faisal, menyatakan ancaman siber kini berkembang cepat dan dapat menyasar sektor mana pun tanpa mengenal batas wilayah. Karena itu, setiap daerah harus memiliki kemampuan respons yang terstruktur dan terlatih.
“Dengan terbentuknya TTIS di seluruh kabupaten dan kota, kita memiliki jaringan kesiapsiagaan yang lebih solid. Hal ini memungkinkan koordinasi yang lebih cepat, respons yang lebih baik, dan perlindungan yang lebih kuat terhadap layanan digital pemerintahan,” tegasnya.
Faisal menjelaskan keberadaan TTIS bukan hanya formalitas administratif, tetapi bagian dari ekosistem keamanan siber yang wajib diperkuat di tengah percepatan transformasi digital. Pemerintah daerah, kata dia, kini semakin tergantung pada layanan elektronik, mulai dari administrasi hingga pelayanan langsung kepada masyarakat, sehingga risiko gangguan siber harus diminimalkan sejak dini.
Menurutnya, TTIS berfungsi sebagai unit respons awal yang mengidentifikasi insiden, melakukan mitigasi, hingga memastikan pemulihan sistem berjalan cepat agar layanan publik tidak terganggu. Selain itu, jaringan TTIS di seluruh kabupaten dan kota dinilai mampu memperkuat koordinasi antardaerah ketika terjadi serangan siber yang berdampak luas.
“Ancaman digital bergerak tanpa pola. Satu daerah bisa terdampak dan merembet ke sistem lainnya. Dengan kapasitas TTIS yang merata, kita bisa mengurangi risiko itu dan menjaga kelangsungan layanan bagi masyarakat,” jelas Faisal.
Ia juga menegaskan penguatan TTIS menjadi bagian dari arah besar Kaltim untuk meningkatkan mutu Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan menjamin keamanan data daerah, terutama di tengah kesiapan menuju era Ibu Kota Nusantara (IKN). Pemerintah provinsi, lanjutnya, berkomitmen memperkuat dukungan pelatihan, teknologi, dan koordinasi agar TTIS dapat bekerja optimal dalam menghadapi serangan siber yang terus berevolusi.
Faisal berharap penguatan infrastruktur dan kapasitas keamanan digital di Kaltim bisa menjaga ruang siber tetap aman, stabil, dan terpercaya untuk mendukung pelayanan publik yang lebih modern dan responsif. (ANE/ADV/Diskominfo)
Discussion about this post