Balikpapan, Borneoupdate.com – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan menekankan urgensi penegakan hukum dalam melindungi anak dari kejahatan siber. Satuan kerja ini menilai upaya edukasi harus berjalan beriringan dengan regulasi yang tegas. Agar perlindungan terhadap anak dapat terwujud secara menyeluruh.
Kepala DP3AKB Kota Balikpapan, Heria Prisni, mengakui kejahatan siber terhadap anak tidak bisa hanya diatasi melalui pendekatan sosialisasi dan edukasi. “Kami melihat celah hukum masih memberi ruang bagi pelaku kejahatan siber untuk leluasa menyasar anak-anak. Kami mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak lebih tegas agar efek jera benar-benar tercipta,” ujarnya, Kamis (10/07).
Dari catatan DP3AKB, lanjut Heria, volume literasi digital di kalangan masyarakat terus meningkat. Namun kejahatan siber seperti eksploitasi anak, grooming dan penyebaran konten negatif tetap menunjukkan tren mengkhawatirkan. Ia menilai lemahnya penegakan hukum turut mempersulit upaya pencegahan.
“Kami bisa terus memberi edukasi. Tapi tanpa dukungan hukum yang kuat, pelaku tetap bebas berkeliaran. Itu sangat membahayakan masa depan anak-anak kita. Karena negara ini negara hukum. Tidak bisa pakai main hakim sendiri,” jelasnya.
Menurut Heria negara harus hadir secara nyata dalam dunia digital sama seperti dalam ruang fisik. Ia menyebut perlunya regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Termasuk pengawasan platform digital yang ramah anak. Meski demikian, DP3AKB tetap menjalankan berbagai program edukasi secara masif. Lembaga ini menyasar keluarga, sekolah, dan komunitas sebagai mitra utama dalam membangun kesadaran kolektif.
“Banyak platform belum memiliki sistem keamanan memadai untuk melindungi anak. Pemerintah harus berani menuntut tanggung jawab dari para penyedia layanan digital. Kami percaya, pencegahan tidak cukup hanya dengan larangan,” lanjutnya.
Heria meyakini edukasi dan kesadaran kolektif merupakan benteng paling kokoh dalam mencegah kejahatan siber. Namun tanpa perlindungan hukum yang konkret seluruh upaya itu bisa runtuh oleh kelengahan sistem. Maka DP3AKB Balikpapan berharap semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, aparat hukum, hingga masyarakat bisa bersinergi membangun lingkungan digital yang aman dan sehat bagi anak-anak.
“Kami harus membekali anak dan orang tua dengan pemahaman yang kuat tentang bahaya dunia digital. Anak-anak adalah aset masa depan. Negara harus melindungi mereka bukan hanya lewat nasihat, tetapi juga lewat ketegasan hukum yang menjerakan pelaku kejahatan digital,” pungkasnya. (Adv/SUS)
Discussion about this post