Balikpapan, Borneoupdate.com – Rencana penguatan infrastruktur pengendali banjir melalui pembangunan bendungan pengendali (bendali) di kawasan Pasar Segar masih dalam pembahasan. Pihak DPRD Kota Balikpapan mengaku belum dapat memprediksi kapan proyek strategis tersebut dapat berlanjut secara maksimal menyusul adanya kebijakan pemangkasan anggaran yang drastis dari pemerintah pusat.
Kondisi fiskal yang menekan ini merupakan imbas dari kebijakan nasional yang memprioritaskan program-program strategis pusat, yang berdampak pada pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) serta Dana Bagi Hasil (DBH) bagi Balikpapan hingga 60 persen. Pengurangan alokasi dana yang mencapai angka triliunan rupiah ini secara otomatis mengganggu postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026, termasuk untuk sejumlah proyek fisik yang sebelumnya telah masuk dalam skema perencanaan prioritas.
Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, mengakui Bendali Pasar Segar adalah salah satu instrumen krusial dalam peta jalan penanganan banjir di Kota Minyak. Lokasinya yang berada di titik pertemuan aliran air strategis menjadikannya solusi vital untuk mereduksi debit air sebelum masuk ke sistem drainase utama kota. Namun, dengan keterbatasan dana yang ada, keberlanjutan pembangunan fisik bendali tersebut kini harus dikaji ulang.
“Bendali Pasar Segar ini sangat strategis untuk mengendalikan potensi banjir yang selama ini menghantui warga. Namun, kita harus realistis dengan kondisi keuangan saat ini. Adanya pemangkasan anggaran fisik hingga 60 persen dari pusat benar-benar memukul rencana pembangunan daerah. Saat ini, kami belum bisa memberikan kepastian atau memprediksi lebih jauh mengenai kelanjutan pengerjaan fisiknya di tahun 2026,” ujarnya, Selasa (24/02).
Alwi menjelaskan pemerintah kota dan DPRD kini tengah berupaya keras menyusun skala prioritas yang lebih ketat agar layanan publik dasar dan penanganan masalah mendesak tidak terhenti total. Meskipun penanganan banjir tetap menjadi prioritas utama, ketergantungan pada dana pusat yang kini terpangkas memaksa daerah untuk lebih kreatif dalam mencari alternatif pendanaan atau melakukan penundaan sementara pada proyek-proyek yang membutuhkan biaya besar.
Kondisi ini memicu kekhawatiran bahwa penyelesaian masalah banjir di kawasan Balikpapan Baru dan sekitarnya akan memakan waktu lebih lama dari yang dijadwalkan semula. Pihak legislatif pun berharap pemerintah pusat dapat memberikan kelonggaran atau skema bantuan khusus bagi daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) seperti Balikpapan, agar pembangunan infrastruktur pengendali bencana tidak terhambat secara permanen. (zha)
Discussion about this post