PPU, Borneoupdate.com – DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara meminta para pekerja PT ITCI Hutani Manunggal (IHM) tidak gelisah dengan rencana pemindahan ibukota negara (IKN) yang diperkirakan mengancam pekerjaan mereka. Seperti diketahui pemindahan IKN ke Kecamatan Sepaku di Kabupaten PPU menggunakan lahan konsesi milik PT IHM yang secara tidak langsung akan berdampak pada nasib sekitar 5 ribu pekerjanya.
Menyikapi hal ini, Ketua DPRD Kabupaten PPU, Jhon Kenedy mengatakan ada banyak potensi masalah yang muncul sebagai dampak pemindahan IKN ke Kecamatan Sepaku di Kabupaten PPU ini. Di antaranya soal yang berkaitan dengan konsesi perusahaan, kepemilikan lahan perorangan dan sosial-ekonomi. Khususnya nasib pekerja PT IHM yang lahannya beralih menjadi lokasi IKN.
“Soal pekerja di IHM itu, sebenarnya ketika pembangunan IKN tentu memerlukan banyak pekerja untuk pelaksanaan realisasinya. Saya rasa tidak perlu ragu lah tidak diterima,” ujarnya kepada wartawan (20/04).
Untuk itu lanjut Jhon, pihaknya sudah meminta kejelasan nasib para pekerja ini kepada pemerintah melalui dinas terkait. Termasuk upaya merealisasikan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) mengingat keberadaannya dinilai cukup mendesak untuk didirikan sebagai wadah peningkatan skill warga lokal dalam menghadapi persaingan tenaga kerja saat IKN direalisasikan.
“Secara progress kita menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Kami sudah berupaya merealisasikan BLK itu bahkan mengajukan lewat kementerian. Sebenarnya respon itu sudah ada tapi masih persiapan administrasi,” tuturnya.
Menurut Jhon peningkatan SDM tentu menjadi kebutuhan mendesak di PPU untuk saat ini karena nantinya mereka akan bersaing dengan pencari kerja dari daerah lain. Apalagi saat pembangunan IKN direalisasikan tentu ada juga pekerja dari daerah lain yang turut bersaing. Sehingga BLK diharapkan menjadi solusi agar angkatan kerja di PPU bisa bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah.
“Sudah pernah kami sampaikan ke SKPD dan juga pemerintah pusat. Tinggal kami follow up saja ini. Karena itu memang menjadi kebutuhan kita. Apalagi SDM kita dinilai belum mumpuni menerima pemindahan ibukota,” tutupnya. (FAD/ ADV)
Discussion about this post