Balikpapan, Borneoupdate.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mulai melakukan simulasi keuangan untuk tahun anggaran 2026. Langkah ini menjadi respons cepat atas kebijakan pemerintah pusat yang akan memangkas dana transfer ke daerah hingga 60 persen.
Simulasi ini bertujuan agar Pemkot dan DPRD dapat menata ulang skala prioritas pembangunan. Terutama memastikan setiap program tetap berjalan efisien dan anggaran publik digunakan secara optimal di tengah keterbatasan fiskal.
Anggota DPRD Balikpapan, Andi Arif Agung mengatakan penyesuaian keuangan ini akan dilakukan secara terukur dan transparan. Termasuk mengupayakan tidak mengganggu pelayanan publik maupun program strategis kota.
“Kami tidak ingin program prioritas berhenti hanya karena keterbatasan fiskal. Simulasi ini penting untuk memastikan arah pembangunan tetap berkelanjutan dan sesuai kemampuan daerah,” ujarnya, Rabu (29/10).
Andi menjelaskan, pemangkasan dana transfer dari pusat akan berdampak langsung pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Karena itu, setiap sektor perlu melakukan efisiensi secara menyeluruh. Khususnya dalam belanja pegawai, perjalanan dinas dan kegiatan yang masuk kategori belum prioritas.
“DPRD dan pemerintah harus kompak menyesuaikan arah kebijakan anggaran. Fokus kami tetap pada pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur publik. Jangan sampai hak dasar ini yang malah terpangkas,” jelasnya.
Menurut Andi, simulasi yang dilakukan saat ini melibatkan berbagai skenario fiskal, termasuk kemungkinan pengurangan atau penundaan proyek yang dipandang belum masuk prioritas. Di mana DPRD akan mengawal penuh agar kebijakan penghematan tidak menurunkan kualitas pelayanan publik.
“Intinya prinsip efisiensi harus disertai inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Kami tidak bisa bergantung penuh pada dana pusat. Balikpapan punya potensi besar dari sektor jasa, perdagangan dan perizinan yang bisa dikelola lebih maksimal,” tuturnya lagi.
Andi menyebut hasil simulasi keuangan ini akan menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026. Sehingga pembangunan tetap berjalan dengan prinsip efektif, efisien dan berkeadilan. “Penghematan bukan berarti menurunkan kinerja. Kami justru ingin setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tambahnya. (ANE)
Discussion about this post