Balikpapan, Borneoupdate.com – Kerusakan fasilitas umum di tengah kegiatan proyek strategis nasional di Balikpapan mendapat perhatian DPRD. Pasalnya pemerintah setempat tidak juga memberikan solusi atas kondisi tersebut. Meski sudah berulang kali rapat dengar pendapat (RDP) bersama dewan dan kontraktor.
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Sabaruddin Panrecalle mengatakan pihak legislatif sudah menyediakan ruang untuk RDP. Di mana semua pihak yang terlibat bisa berdiskusi dan mencari solusi bersama. Namun ternyata solusi itu belum juga terealisasi di lapangan. Hal ini tentu akan merugikan masyarakat. Terutama pada fasilitas jalan yang terdampak kegiatan proyek.
“Kita sudah mengingatkan kepada mitra kerja kita. Terutama kepada Dinas Pekerjaan Umum. Hal-hal yang belum terselesaikan dan jadi keluhan masyarakat sesegera mungkin ada perbaikan,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (02/05).
Namun fakta di lapangan, lanjut Sabaruddin, belum ada ekskusi perbaikan dari dampak proyek nasional di Balikpapan. Seperti jalan di simpang Karang Anyar dan ruas jalan Soekarno Hatta. Sementara masyarakat yang melintas di kawasan itu mengalami dampaknya. Padahal dampak dari kegiatan proyek jelas merupakan tanggung jawab pelaksana di lapangan.
“Nah, sekarang kita desak, karena keluhan masyarakat meminta. Kapan perbaikan jalan akses itu. Kita sudah mengingatkan kepada DPU Balikpapan untuk meminta pelaksana proyek di sana. Bagaimana polanya dan kapan itu untuk eksekusinya,” tuturnya lagi.
Menurut Sabaruddin, DPRD memiliki fungsi kontrol terhadap kegiatan pembangunan yang ada di kota minyak. Sementara pemerintah setempat merupakan pelaksana pengerjaannya. Sehingga pihak dewan meminta hasil RDP yang sudah ada segera terlaksana di lapangan.
“Kita ini lembaga DPRD hanya mengontrol. Pada saat eksekusinya itu ada pihak pelaksananya. Tidak bisa kalau Dewan lagi yang mengontrol dan kita lagi yang akan mengerjakannya itu. Karena ada domainnya masing-masing,” tambahnya. (FAD)
Discussion about this post