Samarinda, Borneoupdate.com – Isu lingkungan masih menjadi sorotan di Kalimantan Timur. Anggota DPRD Kaltim, Sarkowy V Zahry menegaskan komitmennya untuk mengawal berbagai persoalan strategis yang berkaitan dengan kelestarian alam di daerah ini.
Sarkowy menyebut tantangan lingkungan di Kaltim tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu pihak. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar permasalahan bisa ditangani secara serius dan berkelanjutan.
“Kita harus membangun kesadaran kolektif. Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat wajib berada dalam satu barisan ketika berbicara soal penyelamatan lingkungan,” ujarnya, Senin (23/06).
Menurut Sarkowy, kesadaran kolektif menjadi kunci agar pembangunan daerah tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi semata, tetapi juga menjaga keberlangsungan hidup generasi mendatang.
Sarkowy menilai tekanan terhadap lingkungan di Kaltim semakin meningkat seiring dengan derasnya investasi sektor ekstraktif. Aktivitas pertambangan, perkebunan sawit, hingga pembangunan infrastruktur dinilai berpotensi memperparah kerusakan jika tidak dikelola secara bijak.
“Kita tidak anti investasi, tetapi kita harus memastikan setiap aktivitas ekonomi berjalan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan,” jelasnya.
Sarkowy menyebut, DPRD Kaltim memiliki fungsi pengawasan yang harus dijalankan secara maksimal agar kebijakan pembangunan tidak bertabrakan dengan kepentingan ekologis. Politisi asal Fraksi Golkar itu menegaskan, menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat sebagai penerima dampak langsung juga perlu dilibatkan sejak awal.
“Kesadaran masyarakat sangat penting. Kalau pemerintah dan pengusaha serius, tapi masyarakat masih abai, kerusakan tetap akan terjadi. Karena itu kita butuh komitmen bersama,” ujarnya.
Ia mencontohkan pengelolaan sampah rumah tangga. Menurutnya, kebijakan pemerintah tidak akan berhasil jika masyarakat tidak terbiasa memilah dan mengurangi sampah dari rumah.
Untuk itu, Sarkowy meminta perusahaan yang beroperasi di Kaltim tidak hanya menunaikan kewajiban formal, tetapi juga menunjukkan komitmen nyata menjaga lingkungan. “CSR jangan hanya sebatas formalitas. Dunia usaha harus menjadikan kepedulian lingkungan sebagai bagian dari budaya perusahaan,” lanjutnya.
Posisi sebagai IKN, tambah Sarkowy, membuat Kaltim memiliki tanggung jawab moral menjaga ekosistemnya. Ia berharap momentum pembangunan IKN bisa menjadi titik balik untuk memperkuat regulasi lingkungan. DPRD Kaltim, lanjutnya, akan terus mengawal kebijakan lingkungan agar sejalan dengan semangat pembangunan berkelanjutan. Ia memastikan isu lingkungan tetap menjadi prioritas dalam agenda pembahasan strategis dewan. (Adv/SAN)
Discussion about this post