Balikpapan, Borneoupdate.com- Pemenuhan fasilitas pendidikan merupakan salah satu hak yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Tidak hanya di kawasan pinggiran kota namun juga bagi warga yang berdomisili di tengah kota. Apalagi kawasan tengah kota, dengan kondisi lahan yang terbatas sementara jumlah pendaftar sekolah yang membludak tentu mengakibatkan ketersediaan sekolah menjadi tidak berimbang.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Budiono, mengatakan saat menjabat sebagai anggota dewan di periode yang lalu, rencana pembangunan SMKN 7 sudah digulirkan ke Pemerintah Kota Balikpapan. Namun hingga akhir masa jabatan periode kedua walikota rencana itu belum juga terlaksana. Meski begitu dirinya terus menyuarakan aspirasi masyarakat di Balikpapan Barat yang menginginkan pembangunan SMKN 7 segera direalisasikan.
“Informasi dari kawan-kawan DPRD Provinsi Kaltim mereka sudah menganggarkan Rp 10 miliar untuk SMKN 7 yang dimulai di 2021 ini. Namun saya juga belum tahu kapan proyeknya akan dilaksanakan,” ujarnya kepada wartawan di DPRD Balikpapan, Senin (15/02).
Pembangunan sekolah setingkat SMK, lanjut Budiono, sudah semenjak lama menjadi aspirasi masyarakat Balikpapan Barat. Meski masyarakat diminta bersabar dengan kondisi defisit anggaran yang terjadi sejak tahun 2016. Bahkan ditambah dengan kondisi pandemi Covid-19 yang menyedot anggaran untuk percepatan penanganannya.
“Terkait pelaksanaannya kan pembangunan biasanya bertahap tidak mungkin langsung selesai. Tapi kalau sudah ada awalnya bisa berjalan. Apalagi tingkat SMA SMK ditangani pihak disdik provinsi sesuai UU No. 23,” tuturnya lagi.
Menurut Budiono untuk kecamatan Balikpapan Barat yang merupakan kawasan padat penduduk seharusnya bisa menjadi prioritas Disdikbud Balikpapan. Mengingat jumlah peminat SMK di kecamatan ini cukup banyak namun sekolahnya tidak ada. Hal itu masih ditambah lagi keterbatasan lahan mengingat kawasan ini merupakan daerah padat.
“Kalau di Barat itu kita rencananya selain SMK kita juga ingin membangun SD dan SMP. Tapi karena anggarannya refocusing kita tunda dulu. Karena keberadaan sekolah merupakan hak dasar masyarakat. Selain itu sekolah berlabel negeri biayanya cukup terjangkau bagi masyarakat,” tambah politikus PDIP ini. (FAD)
Discussion about this post