Balikpapan, Borneoupdate.com – Komisi II DPRD Kota Balikpapan menyoroti berbagai temuan praktik manipulasi pembayaran pajak di lapangan. Para wakil rakyat menemukan indikasi kecurangan yang merugikan keuangan daerah secara sistematis. Kondisi ini memicu desakan kuat agar Pemerintah Kota Balikpapan segera merombak sistem pengawasan di sektor pendapatan.
Anggota Komisi II, Suriani mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat integritas aparatur penagih pajak secara menyeluruh. Penguatan mental dan kejujuran petugas menjadi kunci utama untuk menutup celah kongkalikong dengan wajib pajak nakal. Tanpa integritas yang tinggi, sistem secanggih apa pun tetap memiliki lubang kebocoran.
“Ini yang banyak kami temukan. Kuncinya jelas ada di pengawasan. Maka pengawasan harus diperketat agar kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa ditekan,” ujarnya, Selasa (10/03).
Suriani mengungkapkan timnya sering menemukan ketidaksesuaian data antara fakta lapangan dengan laporan resmi. Ia mensinyalir ada oknum yang sengaja mempermainkan angka demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Praktik ilegal ini jelas menghambat percepatan pembangunan yang sedang berjalan di Kota Beriman.
Suriani meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bertindak lebih agresif dalam melakukan audit investigatif. Petugas harus berani membongkar catatan transaksi yang mencurigakan, terutama pada sektor-sektor usaha yang memiliki perputaran uang besar. Pengawasan ketat ini bertujuan memastikan setiap rupiah pajak masyarakat benar-benar masuk ke kas daerah.
“Kami menyarankan penerapan sistem penghargaan dan sanksi bagi petugas pajak di lapangan. Aparatur yang jujur dan mencapai target pantas dapat apresiasi. Lalu yang ada sanksi berat bagi oknum yang terbukti terlibat praktik manipulasi pajak,” jelasnya.
Langkah ini, lanjut Suriani, menjadi bagian dari upaya besar DPRD dalam menyelamatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pihak legislatif tidak ingin pembangunan infrastruktur terhambat hanya karena ulah segelintir pihak yang tidak bertanggung jawab. Keadilan pajak harus tegak agar seluruh warga Balikpapan dapat menikmati fasilitas publik yang lebih baik.
Melalui pengawasan yang lebih ketat, DPRD optimistis penerimaan daerah akan melonjak tajam. Transformasi mental aparatur dan pembersihan sistem dari praktik manipulasi akan menjadi tonggak baru tata kelola keuangan Balikpapan. Langkah ini memastikan setiap potensi pajak bermuara pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (man)
Discussion about this post