Samarinda, Borneoupdate.com – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) resmi menjalin kemitraan dengan Universitas Mulawarman (Unmul) untuk memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis ilmu pengetahuan. Kesepakatan itu ditandatangani di Balikpapan, Kamis (24/7/2025), sebagai komitmen meningkatkan kualitas kerja wakil rakyat agar lebih terukur dan sesuai standar akademik.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, mengatakan lembaga legislatif tidak bisa hanya mengandalkan intuisi politik dalam membuat kebijakan. Karena setiap keputusan harus dilandasi kajian ilmiah agar pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kami ingin memastikan setiap kebijakan DPRD memiliki dasar keilmuan yang kuat. Dengan dukungan akademisi Unmul, keputusan politik akan lebih rasional, terukur, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” ujarnya usai penandatanganan kesepakatan.
Ekti menjelaskan, kemitraan dengan Unmul juga bertujuan menjembatani aspirasi masyarakat dengan hasil riset. Ia menilai banyak aspirasi masyarakat yang membutuhkan pendekatan ilmiah sebelum diwujudkan menjadi kebijakan. DPRD berkomitmen membuka ruang diskusi bersama akademisi dalam setiap proses perumusan perda maupun pengawasan program pemerintah.
“Misalnya aspirasi terkait lingkungan, tata ruang, atau pendidikan. DPRD harus menerjemahkan itu dengan data, bukan sekadar opini. Unmul bisa memberi kajian yang objektif,” jelasnya.
Menurut Ekti tata kelola pemerintahan berbasis ilmu juga akan mendorong transparansi. Ia berpendapat, data dan kajian akademik akan mempersempit ruang subjektivitas politik. Jadi melalui fakultas dan pusat penelitian, Unmul akan menyuplai data, analisis dan rekomendasi akademik yang relevan.
“Kalau kebijakan didukung data ilmiah, maka transparansi otomatis terjaga. Rakyat bisa menilai bahwa keputusan DPRD memiliki dasar yang bisa dipertanggungjawabkan,” ucapnya.
Ekti menilai langkah ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap DPRD. Melalui kemitraan ini, DPRD Kaltim menargetkan terwujudnya pembangunan daerah yang benar-benar berbasis aspirasi rakyat sekaligus selaras dengan kajian akademis. Sehingga masyarakat akan lebih percaya jika keputusan lahir dari proses ilmiah.
Ia menambahkan tindak lanjut dari kesepakatan ini yaitu rencana pembentukan tim teknis bersama DPRD dan Unmul. Tim ini akan merancang mekanisme kerja sama, mulai dari penyediaan data, riset lapangan, hingga forum diskusi reguler yang melibatkan masyarakat.
“Kami ingin DPRD tidak hanya politis, tetapi juga intelektual. Kaltim menghadapi tantangan besar dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN). Kita butuh kebijakan yang tidak hanya responsif, tetapi juga visioner. Dukungan akademisi sangat penting untuk itu,” pungkasnya. (Adv/ANA)
Discussion about this post