Balikpapan, Borneoupdate.com – Pencegahan korupsi menjadi program utama pemerintah pusat hingga ke daerah. Tujuannya agar tercipta penyelenggaraan layanan yang transparan dan akuntabel. Terutama pada penggunaan APBD yang harus berpihak kepada masyarakat. Hal itu yang menjadi fokus dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang datang ke Balikpapan.
Ketua DPRD Kota Balikpapan, Abdulloh, menyambut baik kedatangan KPK. Apalagi dalam rangka membantu pencegahan dan pemberantasan korupsi secara terintegrasi. Karena pihak pemerintah dan DPRD tentu mendapatkan dampak positif dari koordinasi bersama KPK. Mengingat aturan maupun regulasi dari pusat setiap tahunnya selalu berubah.
“Kami berterimakasih KPK bisa turun langsung ke DPRD Kota Balikpapan untuk memberikan arahan-arahan. Khususnya bagaimana cara mengelola APBD yang mengikuti aturan dan prosedur sesuai perundang-undangan,” ujarnya, Selasa (07/05).
Dari pertemuan itu, lanjut Abdulloh, pihaknya mendapatkan gambaran pengelolaan APBD secara efektif dan prosedural. Terutama di sisi tahapan penggunaan anggaran sesuai aturan. Tujuannya tentu mencegah korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. “Jadi KPK menyarankan agar patuh pada tahapan-tahapan yang ada. Itu demi pencegahan yang namanya korupsi dan yang lainnya,” tuturnya.
Menurut Abdulloh, pertemuan antara DPRD Kota Balikpapan dan KPK ini menunjukkan komitmen bersama dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi. Khususnya di tingkat daerah. Termasuk memperkuat koordinasi antara lembaga legislatif dan lembaga anti korupsi. Bahkan KPK bersedia membuka konsultasi langsung bagi DPRD Balikpapan.
“DPRD Balikpapan boleh kapan saja berkonsultasi dengan KPK dalam upaya pencegahan korupsi. Baik soal alokasi anggaran dan lain-lain. Ini harus kita apresiasi. Agar uang rakyat digunakan sesuai peruntukan,” tambahnya. (MAN)
Discussion about this post