PPU, Borneoupdate.com – DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara mengakui masih kesulitan untuk merealisasikan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK), yang diharapkan bisa berdiri khusus di kabupaten yang akan menjadi salah satu lokasi ibukota negara (IKN) yang baru. Mengingat keberadaan BLK dinilai cukup mendesak untuk didirikan sebagai wadah peningkatan skill warga lokal dalam menghadapi persaingan tenaga kerja saat IKN direalisasikan.
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten PPU, Muhammad Bijak Ilhamdani mengatakan pihaknya sangat berharap pembangunan BLK oleh pemerintah setempat bisa terlaksana. Karena BLK yang ada saat ini merupakan milik Pemprov Kaltim dengan aturan yang berbeda. Dimana pesertanya bukan hanya dari PPU tapi juga bersaing dengan utusan dari kabupaten kota lainnya di Kaltim.
“Saya sangat setuju adanya BLK khusus di Kabupaten PPU untuk menampung warga kita dan meningkatkan skill mereka. Tapi tentunya Kembali lagi ke soal anggaran. Ada tidak anggarannya,” ujarnya kepada wartawan (17/04).
Menurut Ilhamdani peningkatan SDM menjadi kebutuhan mendesak di PPU untuk saat ini karena nantinya mereka akan bersaing dengan pencari kerja dari daerah lain. Sementara BLK yang diharapkan menjadi solusi belum juga terealisasi. Hal itu secara tidak langsung dinilainya mengakibatkan banyak angkatan kerja di PPU masih kalah bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah, Sementara peserta pelatihan di BLK milik Pemprov Kaltim yang ada di Balikpapan, bukan hanya berasal dari warga lokal tetapi juga dari kabupaten kota lain.
“Kemarin sudah pernah kami suarakan dengan pemerintah ke pak bupati. Tinggal kami follow up saja ini. Karena itu memang menjadi kebutuhan kita. Apalagi SDM kita dinilai belum mumpuni menerima pemindahan ibukota,” tutur anggota legislatif dari daerah pemilihan Kecamatan Sepaku ini.
BLK tambah Ilhamdani juga merupakan wadah peningkatan kualitas tenaga kerja lokal, agar dapat terserap sesuai dengan kebutuhan dunia kerja yang ada di berbagai daerah. Salah satunya di Balikpapan yang menjadi tetangga kabupaten PPU. Mengingat di kota itu Pertamina sedang menjalankan proyek perluasan kilang Refinery Development Master Plan (RDMP).
“Kami dari DPRD insyaAllah siap untuk bersama-sama pemerintah kabupaten PPU bagaimana caranya untuk mengawal hadirnya BLK itu di masyarakat. Yang jelas diperlukan anggaran untuk itu apalagi sekarang masih dalam kondisi pandemi Covid-19,” tutup fraksi Demokrat ini. (FAD/ ADV)
Discussion about this post