Balikpapan, Borneoupdate.com – Komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan dalam mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) sedang diuji. Pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah menjadi tantangan serius yang mengancam keberlanjutan program-program strategis.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Hamid, memberikan peringatan dini. Ia menilai keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengesampingkan pemenuhan hak anak.
Ia menunjuk Taman Bekapai sebagai contoh nyata. Taman ini bukan sekadar ruang terbuka hijau biasa. Setelah diresmikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Taman Bekapai telah bertransformasi menjadi taman literasi. Baginya, fasilitas ini adalah simbol. Sebuah representasi dari janji pemerintah untuk menghadirkan ruang publik yang aman dan edukatif.
“Taman Bekapai adalah bukti komitmen kita. Ini adalah ruang bagi anak-anak untuk tumbuh dan belajar di tengah kota,” ujarnya, Senin (02/03).
Namun, lanjut Hamid, pemerintah kini bakal menghadapi sejumlah hambatan. Sebagai motor penggerak kebijakan KLA, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Balikpapan bisa mengalami keterbatasan ruang gerak finansial. Ia mengakui anggaran yang dialokasikan untuk dinas tersebut sangat minim. Padahal, beban kerja untuk menjaga standar kota layak anak sangatlah besar.
“Anggaran DP3AKB ini sangat terbatas. Kita harus jujur melihat kondisi ini,” tuturnya lagi.
Hamid menilai, menyandarkan seluruh beban Kota Layak Anak hanya pada satu dinas adalah langkah yang mustahil. Apalagi di tengah tren pengurangan dana transfer dari pusat. Solusinya yakni harmonisasi lintas sektoral. Di mana Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya bisa saling sinergi program.
“Tentu perlu dukungan dari OPD lain, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Satpol PP, hingga Dinas Pekerjaan Umum. Semua harus terintegrasi untuk mewujudkan kota layak anak yang sesungguhnya,” jelasnya.
Hamid memberi gambaran konkret. Jika Dinas PU membangun ruang terbuka, standarnya harus ramah anak. Jika Dinas Kesehatan membuat program, fokusnya harus pada perlindungan gizi anak.
Dukungan lintas sektor ini akan meringankan beban DP3AKB dalam menyusun kebijakan. Kolaborasi ini juga memastikan pembangunan fisik, seperti taman kota, tidak hanya fokus pada estetika tetapi juga menyediakan area bermain dan fasilitas literasi yang memadai.
Hamid berharap, keterbatasan anggaran tahun ini justru menjadi momentum bagi Pemkot Balikpapan untuk membuktikan bahwa perlindungan anak adalah kerja kolektif, bukan sekadar tugas administratif satu instansi saja. (san)
Discussion about this post