Balikpapan, Borneoupdate.com – Pemangkasan anggaran pembangunan pada tahun 2026 cukup berdampak pada sejumlah program strategis di Kota Balikpapan. Namun, DPRD Balikpapan memastikan program penanganan banjir tetap menjadi prioritas utama dalam kebijakan anggaran daerah.
Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Yusri, menegaskan program penanggulangan banjir tetap menjadi prioritas meski anggaran pembangunan tahun 2026 mengalami pemangkasan. Ia menyatakan komitmen pihaknya untuk tetap mendukung program penanggulangan titik-titik banjir yang telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Walikota Balikpapan, Rahmad Mas’ud.
“Anggaran fisik diarahkan untuk kegiatan paling utama, yaitu yang berkaitan dengan visi Wali Kota. Penanganan banjir tetap menjadi prioritas. Makanya kita terus berhitung dengan ketersediaan anggaran di tahun depan,” ujarnya, Jumat (17/10).
Menurut Yusri, DPRD bersama pemerintah kota akan menyusun strategi pembiayaan yang efisien agar proyek pengendalian banjir tidak terhenti. Meskipun pemangkasan anggaran tidak bisa dihindari sebagai kebijakan dari pemerintah pusat. Karenanya pemerintah setempat juga berupaya melakukan penyesuaian pendapatan daerah.
“Kita memang harus realistis dengan kondisi fiskal daerah. Tapi untuk penanganan banjir tidak bisa ditunda. Itu menyangkut kepentingan masyarakat luas. Warga sudah berulang kali bersuara soal banjir yang masih saja terjadi,” lanjutnya.
Yusri menjelaskan, selama ini persoalan banjir masih menjadi salah satu isu terbesar yang dihadapi warga Balikpapan. Beberapa kawasan seperti Jalan MT Haryono, Gunung Sari dan Sepinggan sering menjadi langganan genangan setiap kali hujan deras mengguyur kota. Karena itu, DPRD mendorong agar proyek drainase dan normalisasi sungai tetap masuk dalam skala prioritas tahun depan.
Selain menjaga kesinambungan proyek fisik, DPRD juga meminta agar Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memperkuat program pemeliharaan rutin dan pengawasan tata ruang. Termasuk pengendalian pembangunan di kawasan resapan air.
“Masalah banjir bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga pengawasan. Kalau drainase dibangun tapi lingkungan tidak dijaga hasilnya tidak maksimal. Maka kami minta semua pihak terlibat dalam penanganan banjir ini,” tuturnya lagi.
Yusri mengakui pentingnya koordinasi lintas instansi agar penanganan banjir berjalan terpadu. DPRD, tambahnya, siap mengawal penganggaran dan memastikan program penanggulangan banjir sejalan dengan visi Balikpapan sebagai kota yang tangguh dan berkelanjutan. “Kami di Komisi III akan memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar menyentuh persoalan banjir. Masyarakat butuh kepastian, bukan janji,” tambahnya. (SAN)
Discussion about this post